KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mendagri Tito Minta Pemda Segera Pastikan Kecukupan Bahan Pangan

Muhamad Wildan | Selasa, 11 April 2023 | 10:15 WIB
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Pastikan Kecukupan Bahan Pangan

Ilustrasi. Calon pembeli memilih telur yang dijual di pasar swalayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Memasuki bulan Ramadhan, pengusaha ritel memberikan promosi berupa potongan harga sekitar Rp5 ribu hingga Rp20 ribu lebih murah dibandingkan harga di pasaran untuk menarik konsumen berbelanja. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Perdagangan meminta pemerintah daerah untuk segera menggelar rapat koordinasi guna memastikan kecukupan bahan pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.

Menteri Perdagangan Tito Karnavian mengatakan jika pemerintah daerah (pemda) tak mampu menyelesaikan persoalan ketersediaan bahan pangan di daerahnya masing-masing maka pemerintah pusat bakal melakukan intervensi.

"Baik kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian untuk dapat dilakukan intervensi sesuai dengan masalah yang dihadapi," katanya, dikutip pada Selasa (11/4/2023).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Sebelum pemerintah pusat melakukan intervensi, lanjut Tito, pemda perlu terlebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi seperti mencairkan bansos serta melakukan koordinasi antardaerah guna memastikan kecukupan pasokan.

"Kalau kurang, segera cek dan lakukan kerja sama antardaerah atau koordinasi dengan jajaran Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lain-lain untuk mencukupi suplai daerah masing-masing," tuturnya.

Pemda juga perlu secara mandiri memberikan subsidi transportasi atas ongkos pengangkutan. Melalui langkah tersebut, harga komoditas bakal lebih terjangkau.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

"Jadi, dijual dengan harga yang sama dengan harga pembeliannya di daerah itu. Ini harus digencarkan selama 2 minggu ini menjelang lebaran," ujar Tito.

Sebagai informasi, inflasi pada Maret 2023 mencapai 4,97%. Angka itu melambat ketimbang inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 5,47%.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF), perlambatan laju inflasi disebabkan oleh pengendalian harga pangan yang dilakukan oleh pemerintah menjelang Ramadan.

Melalui upaya-upaya yang telah dilakukan, lanjut BKF, inflasi kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food tercatat melambat dari 7,62% pada Februari 2023 menjadi 5,83% pada Maret 2023. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP