Mendagri Minta Kepala Daerah Hemat Anggaran

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah untuk menggunakan anggaran belanja dengan lebih cermat dan efisien seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) senilai Rp19,4 triliun.

Mendagri menegaskan penundaan tersebut tidak menyentuh program prioritas seperti pembangunan infrastruktur. Dia juga menjamin pembayaran gaji pejabat daerah akan tetap lancar hingga akhir tahun 2016.

“Intinya lakukan penghematan dan penjadwalan proyek yang belum dilelang. Saya kira DAU hanya ditunda pembayarannya dan tak akan mengganggu perencanaan,” terangnya seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, Rabu (31/8).

Tjahjo menambahkan penghematan akan diarahkan pada belanja operasional seperti perjalanan dinas, biaya rapat dan hal-hal lainnya yang tidak mendesak.

Menurutnya, Ketua DPRD dari seluruh Indonesia telah sepakat untuk mengutamakan alokasi anggaran pada kegiatan prioritas yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Agustus 2016 lalu telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.

Sedikitnya ada 169 daerah yang mendapatkan jatah penundaan DAU ini. Penentuan daerah dan besaran jatah penundaan didasarkan pada kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi kas di daerah pada akhir tahun 2016.

Sementara itu, Kementerian Keuangan langkah penghematan anggaran ini telah dilakukan secara hati-hati dan selektif guna menjaga kinerja ekonomi di daerah. (Amu)