Mendag Dorong Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan pembentukan satgas untuk mengatasi persoalan impor ilegal.

Zulkifli mengatakan pembentukan satgas bertujuan untuk memitigasi impor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, satgas tersebut dapat dibentuk dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

"Kami mengusulkan pembentukan satgas yang terdiri atas 19 kementerian dan lembaga antara lain kejaksaan, kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)," katanya, dikutip pada Rabu (17/7/2024).

Zulkifli menuturkan telah berkoordinasi sekaligus meminta dukungan pembentukan satgas kepada Kejaksaan Agung. Menurutnya, impor barang ilegal yang melonjak telah mengancang industri di dalam negeri.

Terdapat 7 ruang lingkup jenis barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor sehingga perlu diawasi oleh satgas. Ruang lingkup tersebut antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Dia menjelaskan penanganan impor ilegal merupakan hal krusial dalam melindungi keberlangsungan industri dalam negeri. Satgas pun diharapkan dapat melindungi daya saing produk-produk lokal dari gempuran produk yang masuk secara ilegal atau tidak tercatat.

Sejauh ini, masih terjadi ketidaksesuaian pencatatan antara jumlah produk tekstil yang masuk ke Indonesia dan yang keluar dari negara asal.

Pada kuartal I/2024, data perdagangan Indonesia dengan salah satu negara mitra dagang untuk produk tekstil (HS 61, 62, dan 63) menunjukkan selisih yang signifikan, yakni mencapai US$249,87 juta.

Data ekspor dari mitra dagang untuk ketiga HS tersebut mencapai US$366,23 juta. Namun, data impor yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) hanya US$116,36 juta.

"Selisih tersebut kami duga karena impor ilegal," ujar Zulkifli.

Usulan Zulkifli membentuk satgas pengawasan barang impor ilegal turut didukung Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dia menegaskan Kejaksaan Agung siap bersinergi untuk menuntaskan jaringan impor ilegal di Indonesia.

Dalam hal ini, lanjutnya, kejaksaan akan melakukan langkah pencegahan dan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui Permendag 36/2023 s.t.d.t.d Permendag 8/2024, pemerintah telah mengatur ulang tata niaga impor barang di antaranya memperketat pengawasan impor beberapa jenis barang seperti alas kaki, elektronik, kosmetik, serta pakaian jadi hingga aksesori pakaian jadi. (rig)