PEMILU AMERIKA SERIKAT

Menang Pemilu Ulang Georgia, Agenda Pajak Biden Belum Tentu Mulus

Muhamad Wildan | Minggu, 10 Januari 2021 | 08:01 WIB
Menang Pemilu Ulang Georgia, Agenda Pajak Biden Belum Tentu Mulus

Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden. (Foto: CBS/Getty Images/theverge.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Agenda reformasi pajak yang diusung Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden belum tentu berjalan mulus meski 2 calon anggota Senat AS dari Partai Demokrat memenangkan pemilu ulang di Georgia.

Partner RubinBrown's Tax Services Group Tony Nitti mengatakan meski Partai Demokrat berhasil menguasai kursi Senat AS, belum tentu semua anggota Senat dari Partai Demokrat mendukung kebijakan pajak yang diusung Biden.

"Komposisi kursi Senat AS terbagi rata 50-50 antara kedua partai, dengan demikian semua anggota Senat Partai Demokrat memiliki kemampuan untuk menggagalkan proposal pajak yang diusung Biden," ujar Nitti seperti dilansir cnbc.com, dikutip Kamis (7/1/2021).

Baca Juga:
Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Menurut Nitti, masih terdapat banyak anggota Senat AS dari Partai Demokrat yang cenderung moderat. Anggota Senat yang lebih moderat dipandang tidak akan sepenuhnya mendukung agenda kenaikan tarif pajak oleh Biden di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Ia berpandangan beberapa anggota parlemen baik Senat maupun Kongres akan lebih memprioritaskan beleid-beleid mengenai stimulus ekonomi untuk pandemi Covid-19 daripada membahas perubahan kebijakan pajak.

Seperti diketahui, Biden berencana untuk merombak kebijakan pajak yang diusung oleh Presiden Donald Trump dan tertuang dalam Tax Cuts and Jobs Act (TCJA).

Baca Juga:
Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Selama kampanye pemilihan presiden, Biden mengungkapkan akan menaikkan tarif pajak korporasi 21% menjadi 28%. Tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi juga akan ditingkatkan dari 37% menjadi 39,6%.

Lapisan penghasilan kena pajak dalam TCJA juga akan diubah. Selanjutnya, tarif pajak atas capital gains bagi wajib pajak dengan penghasilan di atas US$1 juta akan ditingkatkan dari 20% menjadi 39,6%.

Threshold nominal warisan dan hadiah yang dibebaskan dari pajak warisan dan pajak hadiah juga akan diturunkan. Threshold akan diturunkan dari US$11,7 juta pada TCJA menjadi US$3,5 juta per individu untuk warisan sebesar US$1 juta untuk hadiah. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 30 Desember 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 13 November 2024 | 10:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Prabowo Temui Presiden AS di Gedung Putih, Ada 4 Topik yang Dibahas

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan