PEMILU AMERIKA SERIKAT

Menang Pemilu Ulang Georgia, Agenda Pajak Biden Belum Tentu Mulus

Muhamad Wildan | Minggu, 10 Januari 2021 | 08:01 WIB
Menang Pemilu Ulang Georgia, Agenda Pajak Biden Belum Tentu Mulus

Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden. (Foto: CBS/Getty Images/theverge.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Agenda reformasi pajak yang diusung Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden belum tentu berjalan mulus meski 2 calon anggota Senat AS dari Partai Demokrat memenangkan pemilu ulang di Georgia.

Partner RubinBrown's Tax Services Group Tony Nitti mengatakan meski Partai Demokrat berhasil menguasai kursi Senat AS, belum tentu semua anggota Senat dari Partai Demokrat mendukung kebijakan pajak yang diusung Biden.

"Komposisi kursi Senat AS terbagi rata 50-50 antara kedua partai, dengan demikian semua anggota Senat Partai Demokrat memiliki kemampuan untuk menggagalkan proposal pajak yang diusung Biden," ujar Nitti seperti dilansir cnbc.com, dikutip Kamis (7/1/2021).

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Menurut Nitti, masih terdapat banyak anggota Senat AS dari Partai Demokrat yang cenderung moderat. Anggota Senat yang lebih moderat dipandang tidak akan sepenuhnya mendukung agenda kenaikan tarif pajak oleh Biden di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Ia berpandangan beberapa anggota parlemen baik Senat maupun Kongres akan lebih memprioritaskan beleid-beleid mengenai stimulus ekonomi untuk pandemi Covid-19 daripada membahas perubahan kebijakan pajak.

Seperti diketahui, Biden berencana untuk merombak kebijakan pajak yang diusung oleh Presiden Donald Trump dan tertuang dalam Tax Cuts and Jobs Act (TCJA).

Baca Juga:
Presiden AS Kembali Usulkan Kenaikan Tarif PPh Badan Jadi 28 Persen

Selama kampanye pemilihan presiden, Biden mengungkapkan akan menaikkan tarif pajak korporasi 21% menjadi 28%. Tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi juga akan ditingkatkan dari 37% menjadi 39,6%.

Lapisan penghasilan kena pajak dalam TCJA juga akan diubah. Selanjutnya, tarif pajak atas capital gains bagi wajib pajak dengan penghasilan di atas US$1 juta akan ditingkatkan dari 20% menjadi 39,6%.

Threshold nominal warisan dan hadiah yang dibebaskan dari pajak warisan dan pajak hadiah juga akan diturunkan. Threshold akan diturunkan dari US$11,7 juta pada TCJA menjadi US$3,5 juta per individu untuk warisan sebesar US$1 juta untuk hadiah. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Kamis, 14 Maret 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden AS Kembali Usulkan Kenaikan Tarif PPh Badan Jadi 28 Persen

Selasa, 12 Maret 2024 | 16:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Usulkan Orang-Orang Kaya di AS Dikenai Pajak Minimum 25 Persen

Senin, 29 Januari 2024 | 10:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Jelang Pilpres, Biden Bakal Kurangi Insentif Pajak untuk Orang Kaya

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN