Material Proyek Pemprov Harus Disuplai Perusahaan Taat Pajak MBLB

MEDAN, DDTCNews - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menerbitkan surat edaran baru yang mengatur tentang penggunaan bahan material pekerjaan konstruksi oleh Pemprov Sumatera Utara.

Dalam surat edaran itu, Edy memerintahkan material dari pekerjaan konstruksi pemerintah daerah (pemda) harus disuplai dari perusahaan yang berizin dan taat dalam membayar pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

"Surat edaran ini dalam rangka tertib, disiplin, kepastian dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Ilyas S Sitorus, dikutip pada Minggu (9/7/2023).

Guna memastikan ketaatan penyuplai material konstruksi dalam membayar pajak MBLB, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pelaksana teknis kegiatan perlu intensif melakukan monitoring, pengendalian, dan pengawasan.

Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Dalam menegakkan hukum atas penyuplai material konstruksi yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak MBLB, pemprov membuka ruang untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) dan aparat penegak hukum (APH).

Kerja sama antara pemprov dan pemkab/pemkot guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak MBLB akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi.

"Gubernur berharap kepada seluruh walikota/bupati se-Sumatera Utara dan kepala perangkat daerah pemprov agar menjalankan surat edaran ini dengan sebaik-baiknya dan bekerja sama dengan APH sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ilyas seperti dilansir pojoksatu.id.

Untuk diketahui, pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari dalam ataupun dari permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pemungutan pajak MBLB sesungguhnya adalah kewenangan pemkab/pemkot. Walau demikian, pemprov memiliki kepentingan terhadap pemungutan pajak MBLB. Pasalnya, pemprov berwenang untuk memungut opsen atas pajak MBLB mulai tahun depan.

Sesuai dengan UU HKPD dan PP 35/2023, opsen atas pajak MBLB adalah sebesar 25% dari pajak MBLB yang terutang. Kehadiran opsen pajak MBLB diharap dapat meningkatkan kinerja pemprov dalam menerbitkan dan mengawasi izin tambang MBLB. (rig)