Masuk Prolegnas, Ini Substansi RUU Hubungan Keuangan Pusat & Daerah

PEMERINTAH saat ini tengah membahas RUU Hubungan dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas 2021 ini akan mencakup integrasi pengelolaan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan proses perumusan dan pembahasan RUU HKPD ini ditargetkan dapat selesai pada 2021.

Dia menyampaikan dua substansi utama dari RUU Hubungan dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD). Pertama, mengenai pengaturan untuk meningkatkan kemampuan daerah mengumpulkan penerimaan pajak (local taxing power).

Menurutnya, saat ini diperlukan suatu kebijakan agar daerah memiliki kemampuan untuk memungut pajak, baik melalui peningkatan kapasitas maupun basis pajak yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Melalui penyesuaian kewenangan pajak daerah yang didukung oleh UU Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan kondusivitas usaha dan memberikan umpan balik pada ekonomi daerah secara makro,” kata Adriyanto.

Kedua, penguatan tata kelola dana transfer ke daerah. Namun demikian, ia mengakui hingga saat ini penyesuaian pola transfer masih menjadi pembahasan dalam konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Intinya, RUU ini mencakup ketentuan mengenai sisi pendapatan maupun sisi belanja yang diarahkan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan fiskal,” tambahnya.

Tak hanya itu, peran pemda dalam perumusan RUU HKPD juga turut dibahas di DDTC Podtax episode kali ini. Penasaran? Yuk simak obrolan lengkap melalui Youtube atau Spotify! (rig)