Masih Ada Kebocoran Pajak Daerah, Pemda Siapkan Aplikasi Ini

SUMEDANG, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berupaya mengoptimalkan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (Siapdol) untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang Rohana mengatakan Siapdol dikembangkan untuk mengakomodasi semua layanan informasi mengenai pajak daerah. Melalui aplikasi ini, diharapkan mampu menutup celah kebocoran penerimaan.

"Kami buat layanan Siapdol dengan penambahan fitur QRIS, e-Layanan PBB-P2, dan kerja sama antara Bank BJB, Bumdes, dan koperasi sebagai agen point payment online bank," katanya, dikutip pada Selasa (13/9/2022).

Rohana mengatakan potensi pajak daerah yang belum tergarap di Kabupaten Sumedang masih besar. Oleh karena itu, Bapenda melakukan upaya intensifikasi penerimaan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Beberapa langkah yang mulai berjalan di antaranya pembuatan aplikasi layanan dan kerja sama dengan berbagai pihak. Menurutnya, Bapenda juga bekerja sama dengan KPP Pratama untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Rohana menjelaskan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD masih tergolong kecil, yakni kurang dari 20%. Sementara sekitar 80%, masih tergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Menurutnya, pemkab secara konsisten akan meningkatkan porsi PAD pada APBD, yang utamanya berasal dari pajak daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Erwan Setiawan menilai optimalisasi PAD perlu dilakukan untuk mencapai kemandirian fiskal. Selain menggali potensi PAD, dia juga meminta semua celah kebocoran penerimaan ditutup.

Menurutnya, masih banyak kebocoran dalam pendapatan di antaranya karena objek pajak yang belum tertagih seperti pada pajak restoran dan pajak hotel.

"Kerja sama dengan stakeholder terkait lainnya. Kita jangan terpaku dengan angka yang ditargetkan karena masih banyak potensi PAD yang perlu kita gali," ujarnya dilansir korsum.id. (sap)