Manfaatkan! Program Diskon BPHTB PTSL 30 Persen Diperpanjang Lagi

SEMARANG, DDTCNews - Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah mengumumkan memperpanjang insentif diskon tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 30% untuk mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menyatakan diskon BPHTB diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program PTSL BPN Kota Semarang. Diskon BPHTB PTSL ini diperpanjang kembali hingga 30 September 2023.

"Ada kabar gembira! Diskon BPHTB PTSL sebesar 30% diperpanjang loh sampai dengan 30 September 2023," bunyi keterangan foto yang diunggah @bapenda.smg, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

Bapenda menyatakan Wali Kota Semarang Hevearita Rahayu memberikan perpanjang diskon BPHTB PTSL sebesar 30% hingga 30 September 2023. Program ini dimulai sejak 1 Januari 2023, dan sudah beberapa kali diperpanjang.

Meski demikian, insentif ini hanya diberikan melalui proses pengajuan permohonan karena tidak berlaku otomatis.

Pemkot Semarang memberikan insentif BPHTB untuk program PTSL berdasarkan SK Kepala Bapenda Kota Semarang B/1099/971.12/II/2023. Masyarakat juga dapat mengakses informasi mengenai diskon BPHTB PTSL melalui saluran telepon dan media sosial Bapenda Kota Semarang.

Masyarakat yang menjadi peserta PTSL diimbau segera memanfaatkan diskon tersebut. Beberapa berkas yang perlu disampaikan di antaranya dokumen kependudukan seperti KTP dan surat tanah.

Setelah memperoleh diskon BPHTB PTSL, masyarakat pun diharapkan lebih patuh membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

"Tunggu apalagi? Segera ajukan permohonanmu dan manfaatkan diskonnya," bunyi keterangan foto yang diunggah.

Selain untuk PTSL, Pemkot Semarang juga memberikan diskon BPHTB untuk tanah dan bangunan reguler atau non-PTSL hingga 30 September 2023. Meski demikian, diskon tarif BPHTB yang diberikan hanya sebesar 10%.

Pada tanah dan bangunan reguler, diskon BPHTB diberikan secara otomatis oleh sistem sehingga masyarakat tidak perlu mengajukannya. (sap)