PENANGANAN DANA BLBI

Mahfud MD: Proses Penagihan Utang Debitur & Obligator BLBI Dipercepat

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 September 2021 | 14:00 WIB
Mahfud MD: Proses Penagihan Utang Debitur & Obligator BLBI Dipercepat

Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers perihal progres pelaksanaan tugas Satgas BLBI, Selasa (21/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan terus mempercepat penagihan utang para debitur dan obligator penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sudah mengidentifikasi aset tanah yang berkaitan dengan BLBLI seluas 15,2 juta hektare. Sementara itu, aset yang berhasil dikuasai kembali negara mencapai 5,2 juta hektare.

"Yang 5,2 juta hektare di 4 kota sudah kami kuasai kembali dan sekarang masuk ke sertifikasi atas nama negara," katanya dalam konferensi pers perihal progres pelaksanaan tugas Satgas BLBI, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Mahfud memaparkan upaya percepatan pemulihan utang BLBI juga berlaku pada aset dalam bentuk lain seperti uang dan rekening di lembaga jasa keuangan. Sebagian besar debitur dan obligator BLBI juga merespons positif dengan memberikan tanggapan terhadap undangan Satgas BLBI.

Dia memastikan pemerintah sudah memberikan ruang bagi para debitur dan obligator melunasi utang kepada negara. Salah satunya adalah skema pembayaran utang yang disesuaikan dengan kondisi saat dana BLBI dicairkan pada 1997 hingga 1999.

"Yang dipanggil hampir semuanya merespons dengan baik untuk bicarakan tentang pokok utangnya. Kalau tidak datang akan dikejar dan ditempuh jalur hukum karena ini kekayaan negara," jelas Mahfud.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Dia menegaskan upaya penagihan terhadap utang debitur dan obligator BLBI bukan kebijakan baru pemerintah. Saat ini, proses bisnis yang dilakukan adalah melaksanakan mandat DPR agar pemerintah mempercepat penagihan terhadap utang para debitur dan obligator dana BLBI.

"Kebijakan pemerintah sudah selesai. Hasil interpelasi DPR pada 2009 tinggal percepat penagihan, jadi tinggal bayar atau tidak," tutur Mahfud. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP