Laporan Setahun Jokowi - Ma'ruf, RI Masih Layak Jadi Tujuan Investasi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyebutkan rasio utang Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain sehingga Indonesia diyakini masih layak sebagai tujuan investasi.

Saat ini, rasio utang terhadap produk domestic bruto (PDB) Pemerintah Indonesia kurang dari 35%. Menurut pemerintah, rasio tersebut tergolong kecil, dan menunjukkan pengelolaan utang pemerintah yang hati-hati.

"Rating utang tersebut menunjukkan Indonesia saat ini masih layak sebagai tujuan investasi," sebut pemerintah dalam Laporan Setahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, dikutip Selasa (20/10/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan rasio utang Indonesia tahun ini akan sebesar 38,5% terhadap PDB, dan menjadi 41,8% terhadap PDB pada 2021. Tahun lalu, rasio utang Indonesia hanya 30,5% terhadap PDB.

Di lain pihak, rasio utang di banyak negara lain menembus 50% atau 100% terhadap PDB. Misal, rasio utang Malaysia yang diprediksi menembus 67,6% terhadap PDB. Demikian pula AS, yang rasio utangnya akan menembus 131,2% dari tahun lalu sebesar 108,7%.

Laporan tahunan tersebut juga menyebutkan mulai ada sinyal perbaikan kondisi ekonomi Indonesia dari tekanan pandemi, yang ditandai dengan membaiknya indikator Purchasing Manager Index (PMI) di bidang manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen.

Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2020 berada di posisi 80,40, setelah sebelumnya anjlok ke level 77,80 pada Mei 2020. Sebelum ada pandemi, indeks berada pada level 121,67.

Sementara itu, indikator PMI menurut IHS Markit menunjukkan tren perbaikan meski sedikit turun pada September 2020 ke posisi 47,20 dari bulan sebelumnya 50,76. Posisi terendah terjadi pada April 2020, yaitu 27,49.

Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada September 2020 tercatat US$135,15 miliar. Dari nilai tersebut, cadangan devisa mampu membiayai impor dan membayar utang luar negeri pemerintah selama 9,1 bulan, lebih dari 3 kali lipat di atas standar internasional.

"Pemerintah harus tetap mewaspadai cadangan devisa yang dimiliki dengan mempersiapkan potensi di sektor pariwisata," bunyi laporan pemerintah. (rig)