PELAPORAN SPT TAHUNAN

Lapor SPT, Moeldoko Puji Sistem E-Filing DJP

Redaksi DDTCNews | Jumat, 16 Maret 2018 | 09:35 WIB
Lapor SPT, Moeldoko Puji Sistem E-Filing DJP

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Orang Pribadi pada Kamis (15/3). Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan kredit atas sistem penyampaian SPT berbasis elektronik yakni e-filing.

Dalam penyampaian SPT tahunan tersebut, mantan Panglima TNI itu didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan. Moeldoko menyebut inovasi harus terus digalakan jika tidak ingin tergerus perkembangan zaman termasuk dalam pelayanan pemerintah

"Inovasi seperti e-filing merupakan terobosan yang super kreatif dari Ditjen Pajak. Dirjen Pajak harus selalu melihat tantangan ke depan. Innovate or Die!," katanya dalam laman Kantor Staf Presiden.

Baca Juga:
Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Selain menyampaikan SPT via e-filing, pertemuan dengan Dirjen Pajak juga membicarakan perkembangan terkni realisasi penerimaan dan kepatuhan pajak. Dirjen Pajak Robert Pakpahan memaparkan sejumlah data perkembangan tersebut kepada Moeldoko.

Misalnya perihal realisasi penerimaan pajak awal tahun 2018 (Januari-Februari) tumbuh double digit. PPh Pasal 21 tumbuh 17%, PPh Badan tumbuh 7%, PPh Final tumbuh 12%, PPN Dalam Negeri tumbuh 16%, dan PPN Impor tumbuh 24%. Salah satunya sebagai dampak langsung program tax amnesty.

“Kenaikan ini mengindikasikan perekonomian Indonesia sedang membaik,” ungkap Robert Pakpahan.

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Tren kepatuhan pajak juga terus membaik, penyampaian SPT naik dari 63% menjadi 72%. Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagai salah satu garda depan kepatuhan pajak. KSWP merupakan salah satu inisiatif di Bidang Perpajakan pada Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) melalui Inpres 7/2015 dan Inpres 10/2016.

KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Pajak. SPT Elektronik merupakan inovasi Pemerintah yang sangat diminati masyarakat. Dibandingkan tahun 2017 (sampai dengan periode yang sama) jumlah SPT Elektronik bertambah 38%. Total SPT yang disampaikan sudah mencapai 5,1 juta.

Sementara untuk program DJP pada tahun 2018 akan fokus pada 4 hal. Pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat seperti NPWP dan SPT akan semakin mudah dan cepat. Kedua, modernisasi tata kelola data. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, tidak bisa tidak Dirjen Pajak harus memiliki tata kelola data yang terus terupdate. Ketiga, memperbaiki pemeriksaan, prosedur restitusi akan lebih cepat. Keempat, peningkatan kompetensi SDM. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Selasa, 08 Oktober 2024 | 11:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Program Business Development Services (BDS) dari DJP?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN