TATA KELOLA ORGANISASI

Lantik 13 Pejabat Baru, Kepala BKPM: Jangan Korupsi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Januari 2021 | 17:28 WIB
Lantik 13 Pejabat Baru, Kepala BKPM: Jangan Korupsi

Foto bersama setelah pelantikan 13 pejabat baru di lingkungan BKPM. (foto: BKPM)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan perombakan jajaran pejabat. Ada13 pejabat pimpinan tinggi yang dilantik pada awal Januari 2021.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berpesan agar para pejabat baru bekerja secara kolektif untuk mendukung program utama BKPM. Pada tahun ini, perspektif kerja BKPM terdiri dari dua agenda utama. Pertama, implementasi UU Cipta Kerja. Kedua, promosi investasi terkait aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

"Jangan buat gerakan tambahan sendiri. Hindari mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Patuhi aturan. Jangan korupsi," katanya, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (8/1/2021).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Bahlil menyebutkan implementasi UU Cipta Kerja di BKPM memiliki ukuran yang jelas, yakni jumlah investasi yang masuk pada tahun ini baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pelayanan perizinan, khususnya melalui online single submission (OSS) harus dioptimalkan untuk mendukung agenda kerja BKPM.

Dia menjabarkan syarat untuk kinerja yang optimal pada tahun ini adalah dengan memberikan pelayanan publik yang efektif bagi calon investor. Untuk mencapai hal tersebut tidak hanya membutuhkan kompetensi yang kuat, tapi juga integritas.

"Target, output, dan ukuran seberapa maksimalnya implementasi UU Cipta Kerja dilihat dari seberapa banyaknya pengusaha masuk ke Indonesia dan seberapa efektifnya pelayanan kita kepada publik," ungkapnya.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Selanjutnya, Bahlil menekankan perlunya koordinasi yang baik antarkedeputian sehingga terwujud sistem kerja institusi yang komprehensif. Selain itu, perlunya kerja sama dan kolaborasi serta mengacu pada aturan hukum dan mekanisme yang ada.

Adapun daftar pejabat pimpinan tinggi pratama BKPM yang baru dilantik sebagai berikut:

  1. Kukuh Agung Pribadi sebagai Inspektur BKPM
  2. Noor Fuad Fitrianto sebagai Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal
  3. Moris Nuaimi sebagai Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal
  4. Dendy Apriandi sebagai Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  5. Anna Nurbani sebagai Direktur Pemberdayaan Usaha, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  6. Suhartono sebagai Direktur Pengembangan Potensi Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  7. Ricky Kusmayadi sebagai Direktur Pengembangan Promosi, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal
  8. Sri Endang Novitasari sebagai Direktur Promosi Sektoral, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal
  9. Saribua Siahaan sebagai Direktur Fasilitasi Promosi Daerah, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal
  10. Cahyo Purnomo sebagai Direktur Pameran dan Sarana Promosi, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal
  11. Edy Junaedi sebagai Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha, Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal
  12. Septiria Christina sebagai Direktur Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha, Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal
  13. R.R. Sri Moertiningroem sebagai Direktur Wilayah III, Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN