KOTA BANDAR LAMPUNG

Langsung Diawasi KPK, 200 Tapping Box Dipasang

Kurniawan Agung Wicaksono | Senin, 08 Oktober 2018 | 11:37 WIB
Langsung Diawasi KPK, 200 Tapping Box Dipasang

Ilustrasi. 

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Sebanyak 200 alat tapping box akan dipasang hari ini, Senin (8/10/2018). Pemasangan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Bank Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN mengatakan pemasangan tapping box ini dilakukan untuk mempercepat proses penagihan dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak. Dengan demikian, akan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan.

“Mulai Senin ini dipasang, ada 200 unit. Ini diawasi langsung oleh KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi],” tegasnya, seperti dilansir dari Lampung Pro.

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Eria Desomsoni, Direktur Utama Bank Lampung mengatakan alat pendeteksi pajak atau tapping box akan mampu merekam seluruh aktivitas mesin kasir di tempat usaha yang menjadi wajib pajak (WP) di Kota Bandar Lampung.

Selama ini, sambungnya, penarikan pajak pemerintah kota masih menggunakan skema integritas kejujuran WP. Pemasangan tapping box ini menjadi salah satu inisiasi program dari KPK agar tidak terjadi kebocoran penerimaan pajak.

Tapping box adalah alat perekam, di mana seseorang yang belanja langsung dipotong pajak. Misalnya, belanja Rp100 ribu, dikenakan Rp110 ribu, yang Rp10 ribu punya pemerintah. Sudah dicatat otomatis,” jelasnya.

Pemasangan 200 unit tapping box ini ditargetkan selesai secepatnya. Ia pun sudah melakukan pemilihan vendor. Pada 1-2 Oktober lalu, vendor bekerjasama dengan BPPRD untuk menentukan titik-titik pemasangan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP