PEREKONOMIAN INDONESIA

Lakukan Transformasi Ekonomi, Ini 5 Tantangan Versi Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Jumat, 20 September 2019 | 17:02 WIB
Lakukan Transformasi Ekonomi, Ini 5 Tantangan Versi Pemerintah

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih melakukan transformasi ekonomi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terdapat lima tantangan yang dihadapi untuk mengubah wajah perekonomian nasional.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan upaya transformasi ekonomi dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, regulasi. Menurutnya, regulasi masih menjadi tantangan untuk memperluas peluang usaha, terutama pada aturan terkait ketenagakerjaan, investasi, dan perdagangan.

“Regulasi masih ada yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi penciptaan dan pengembangan bisnis,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2019).

Baca Juga:
Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Kedua, masih rendahnya kualitas institusi pemerintah. Dia menuturkan aspek ini menyebabkan beberapa implikasi negatif bagi perekonomian nasional.Kualitas institusi yang rendah disebutnya, rawan terjadi praktik manipulatif seperti korupsi.

Implikasi lainnya adalah membuat lemahnya koordinasi antarkebijakan. Ketiga, tantangan dari sisi kebijakan fiskal. Tantangan ini menyangkut masih rendahnya penerimaan perpajakan untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.

Keempat, pembangunan infrastruktur yang belum merata. Tantangan ini. disebutnya, membuat konektivitas antarwilayah dalam kegiatan ekonomi menjadi tidak optimal. Kelima, menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah dari sisi pendidikan dan keahlian.

Baca Juga:
Peningkatan Tax Ratio Perlu Perhatikan Hak-Hak Wajib Pajak

“Infrastruktur dan konektivitas serta peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus utama perbaikan," ungkapnya.

Susiwijono mengatakan kelima tantangan tersebut coba dijawab pemerintah dengan lima pilar kebijakan untuk melakukan transformasi ekonomi. Lima pilar kebijakan itu dimulai dengan pertama, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.

Kedua, melakukan kebijakan pemerataan ekonomi dan kebijakan. Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek. Keempat, melakukan peningkatan kualitas SDM dan efisiensi pasar tenaga kerja. Kelima, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kelima pilar yang dibangun tersebut akan saling berkaitan untuk membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Selasa, 24 September 2024 | 16:36 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Peningkatan Tax Ratio Perlu Perhatikan Hak-Hak Wajib Pajak

Rabu, 28 Agustus 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik Jadi 12%, DPR Minta Kemenkeu Gunakan Wewenang untuk Turunkan

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 15:17 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN