ISRAEL

Kurangi Konsumsi, Peralatan Plastik Sekali Pakai Mulai Kena Cukai

Redaksi DDTCNews | Selasa, 02 November 2021 | 14:30 WIB
Kurangi Konsumsi, Peralatan Plastik Sekali Pakai Mulai Kena Cukai

Peralatan makan plastik sekali pakai tengah dijual di Givat Shaul, Jerusalem (27/10.2021). Foto: Yonatan Sindel/Flash90

YERUSALEM, DDTCNews – Guna mengurangi limbah plastik, Pemerintah Israel memperkenalkan pajak atau tepatnya cukai baru untuk peralatan plastik sekali pakai. Pemberlakuan cukai tersebut akan menyebabkan kenaikan senilai ILS11 atau Rp50.345,95 per kilogram plastik sekali pakai.

Menteri Perlindungan Lingkungan Israel Tamar Zandberg berharap masyarakat dapat mengurangi pembelian hingga 40% atas produk plastik sekali pakai yang berbahaya bagi lingkungan seiring dengan diterapkannya cukai plastik tersebut.

“Menggandakan harga akhir di konsumen dapat mengurangi konsumsi produk-produk yang berpolusi ini,” katanya dikutip dari timesofisrael.com, Selasa (2/11/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Zandberg menilai cukai plastik tersebut diperlakukan sama seperti rokok atau alkohol. Kecanduaan penggunaan plastik sekali pakai harus segera dihentikan. Menurutnya, cukai plastik tersebut relatif adil karena hanya dikenakan bagi pengguna.

Dia juga menjelaskan plastik sekali pakai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang bisa berdampak terhadap perekonomian pada masa mendatang. Untuk itu, penerapan cukai plastik sekali pakai sudah sangat mendesak.

Israel merupakan konsumen plastik sekali pakai per kapita terbesar kedua di dunia. Masyarakat Israel menghabiskan ILS2 miliar atau Rp9,15 triliun per tahun untuk peralatan plastik. Pemerintah Israel juga mencatat 90% sampah di pantai merupakan sampah plastik.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Menurut sebuah survei oleh Institut Demokrasi Israel pada November 2019, orang Israel sangat ingin mendukung larangan negara terhadap peralatan makan sekali pakai. Meski demikian, saat itu belum ada undang-undang nasional mengenai masalah tersebut.

Meskipun tidak ada hukum positif yang mengatur pada saat itu, beberapa otoritas lokal telah pindah untuk menghapus plastik sekali pakai di sekolah. Selain itu, sejumlah toko milik swasta juga secara sukarela berhenti menggunakan peralatan plastik sekali pakai. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

02 November 2021 | 23:54 WIB

Diberlakukannya cukai atas peralatan plastik sekali pakai merupakan implikasi dari adanya eksternalitas negatif dari peralatan plastik sekali pakai tersebut, sehingga dengan adanya cukai dapat menjadi salah satu upaya untuk melaksanakan fungsi regulerend bagi pemerintah

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya