Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Pemasangan spanduk peringatan agar pelaku usaha melunasi tunggakan pajak. (Twitter @KPK_RI)
MANGGARAI BARAT, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengusaha hotel, restoran, dan jasa parkir agar tertib membayar pajak daerah.
Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyatakan telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam penertiban pajak. Sasaran utama kegiatan menyasar pelaku usaha hotel, restoran, dan jasa parkir.
Dia menuturkan bentuk kerja sama dengan pemda adalah pemasangan spanduk peringatan agar pelaku usaha melunasi tunggakan pajak. Menurutnya, pengusaha wajib menyetorkan uang pajak yang sudah dipungut dari konsumen.
"Kegiatan pemasangan peringatan dilanjutkan pemda walau tanpa kehadiran KPK. Pajak yang dititipkan konsumen pengguna layanan hotel, restoran, parkir merupakan hak pemda yang tidak boleh ditunda pembayarannya," katanya, seperti dikutip dari akun Twitter @KPK_RI pada Kamis (15/4/2021).
Dian berharap peringatan yang disampaikan KPK dan pemkab dapat segera ditindaklanjuti dengan pembayaran tunggakan pajak. Menurutnya, KPK menerima laporan realisasi pelunasan pajak hotel di Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp920 juta.
Kemudian, tunggakan pajak restoran yang sudah dilunasi pengusaha mencapai Rp568 juta. Realisasi pelunasan tunggakan tersebut masih jauh dari angka tunggukan pajak yang harus dibayar pelaku usaha.
Berdasarkan pada data Pemkab Manggarai Barat sampai dengan April 2021, setidaknya terdapat 12 wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Adapun nilai total tunggakan pajak tersebut mencapai Rp34 miliar.
Dian berharap pelaku usaha yang memungut pajak dari konsumen seperti hotel dan restoran dapat patuh menyetorkan hasil pungutan kepada pemkab. Menurutnya, proses pemantauan dan evaluasi kinerja penerimaan pajak daerah akan dilakukan KPK.
"KPK berharap kelalaian pada pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya tidak terulang lagi di kemudian hari. Selanjutnya, para pelaku usaha diharapkan untuk selalu patuh dalam menjalankan kewajibannya," imbuh Dian. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Selain karena kesadaran para pembayar pajak yang kurang, kiranya pemkab harus mencari cara yang lain untuk menertibkan wajib pajak. Tidak hanya sekedar memasang spanduk untuk mengingatkan. Hal ini bisa mencontoh daerah-daerah yang berhasil meningkatkan masyarakat patuh pajak. Untuk memudahkan transaksi pembayaran, sekiranya masyarakat diperkenalkan kepada digitalisasi pajak agar mempermudah pembayaran dan meningkatkan efisiensi.
