KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KPK Minta Pelaku Usaha 3 Sektor Ini Tertib Setor Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 April 2021 | 15:27 WIB
KPK Minta Pelaku Usaha 3 Sektor Ini Tertib Setor Pajak

Pemasangan spanduk peringatan agar pelaku usaha melunasi tunggakan pajak. (Twitter @KPK_RI)

MANGGARAI BARAT, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengusaha hotel, restoran, dan jasa parkir agar tertib membayar pajak daerah.

Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyatakan telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam penertiban pajak. Sasaran utama kegiatan menyasar pelaku usaha hotel, restoran, dan jasa parkir.

Dia menuturkan bentuk kerja sama dengan pemda adalah pemasangan spanduk peringatan agar pelaku usaha melunasi tunggakan pajak. Menurutnya, pengusaha wajib menyetorkan uang pajak yang sudah dipungut dari konsumen.

Baca Juga:
Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

"Kegiatan pemasangan peringatan dilanjutkan pemda walau tanpa kehadiran KPK. Pajak yang dititipkan konsumen pengguna layanan hotel, restoran, parkir merupakan hak pemda yang tidak boleh ditunda pembayarannya," katanya, seperti dikutip dari akun Twitter @KPK_RI pada Kamis (15/4/2021).

Dian berharap peringatan yang disampaikan KPK dan pemkab dapat segera ditindaklanjuti dengan pembayaran tunggakan pajak. Menurutnya, KPK menerima laporan realisasi pelunasan pajak hotel di Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp920 juta.

Kemudian, tunggakan pajak restoran yang sudah dilunasi pengusaha mencapai Rp568 juta. Realisasi pelunasan tunggakan tersebut masih jauh dari angka tunggukan pajak yang harus dibayar pelaku usaha.

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Raup Rp46,78 Miliar

Berdasarkan pada data Pemkab Manggarai Barat sampai dengan April 2021, setidaknya terdapat 12 wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Adapun nilai total tunggakan pajak tersebut mencapai Rp34 miliar.

Dian berharap pelaku usaha yang memungut pajak dari konsumen seperti hotel dan restoran dapat patuh menyetorkan hasil pungutan kepada pemkab. Menurutnya, proses pemantauan dan evaluasi kinerja penerimaan pajak daerah akan dilakukan KPK.

"KPK berharap kelalaian pada pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya tidak terulang lagi di kemudian hari. Selanjutnya, para pelaku usaha diharapkan untuk selalu patuh dalam menjalankan kewajibannya," imbuh Dian. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

15 April 2021 | 22:01 WIB

Selain karena kesadaran para pembayar pajak yang kurang, kiranya pemkab harus mencari cara yang lain untuk menertibkan wajib pajak. Tidak hanya sekedar memasang spanduk untuk mengingatkan. Hal ini bisa mencontoh daerah-daerah yang berhasil meningkatkan masyarakat patuh pajak. Untuk memudahkan transaksi pembayaran, sekiranya masyarakat diperkenalkan kepada digitalisasi pajak agar mempermudah pembayaran dan meningkatkan efisiensi.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:00 WIB PROVINSI SUMATRA UTARA

Ada Opsen, Sumut Turunkan Tarif Pajak Kendaraan Jadi 1 Persen

Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:30 WIB KOTA BATAM

Kejar Peneriman Daerah, Pemkot Bentuk Kader Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China