KOTA MALANG

Kota Malang Punya 1.000 Alat Perekam Pajak, Terbanyak di Indonesia

Muhamad Wildan | Sabtu, 05 Agustus 2023 | 07:30 WIB
Kota Malang Punya 1.000 Alat Perekam Pajak, Terbanyak di Indonesia

Ilustrasi.

MALANG, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Jawa Timur mengaku sudah memasang 1.000 unit e-tax atau alat perekam pajak di hotel dan restoran.

Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto mengeklaim jumlah pemasangan e-tax oleh pihaknya tersebut merupakan yang terbanyak bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

"Seribu lokasi itu sudah terbanyak dari 514 kota/kabupaten di Indonesia. Rata-rata di daerah lain hanya sekitar 50 sampai 100 lokasi. Kota Malang sudah 1.000," klaim Handi, dikutip pada Sabtu (5/8/2023).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Walau sudah memasangkan banyak e-tax, Handi mengatakan pihaknya akan terus memperluas cakupan alat perekam pajak tersebut. Pasalnya, jumlah hotel dan restoran di Kota Malang diperkirakan sudah mencapai 3.000 hotel dan restoran. "Tentu target kami bisa terpasang di semua lokasi," ujar Handi seperti dilansir tugumalang.id.

Dengan adanya e-tax, Bapenda Kota Malang dapat secara langsung mengetahui omzet harian suatu usaha hotel dan restoran. Tanpa adanya e-tax, Bapenda Kota Malang tidak dapat menguji kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak.

"Misal dia bilangnya omzet hanya Rp10 juta, ternyata data omzet di e-tax mencapai Rp50 juta. Artinya, pajaknya ya Rp5 juta. Jadi alat ini bisa meningkatkan transparansi," kata Handi.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Selain memasang e-tax, Handi mengatakan pihaknya akan menggencarkan operasi gabungan terhadap restoran yang sengaja membayar pajak lebih rendah yang seharusnya. Wajib pajak yang diketahui memanipulasi pajak akan langsung dikenai sanksi.

Melalui pemanfaatan e-tax dan penegakan hukum, Handi mengeklaim restoran dan hotel saat ini sudah mulai patuh menyetorkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Tidak ada alasan pengusaha mengurangi pajak karena yang membayar pajak itu sebenarnya ya pelanggan," ujar Handi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja