ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES

Komisi XI DPR Sepakati RUU Ratifikasi Protokol ke-7 AFAS

Dian Kurniati | Senin, 05 Oktober 2020 | 14:55 WIB
Komisi XI DPR Sepakati RUU Ratifikasi Protokol ke-7 AFAS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR RI menyepakati RUU ratifikasi protokol ke-7 Asean Framework Agreement on Services (AFAS).

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memimpin rapat pengambilan keputusan tersebut pada Senin (5/10/2020). Dia menanyakan persetujuan kepada anggotanya mengenai pengesahan RUU ratifikasi protokol ke-7 AFAS untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan tingkat II.

"Kita menuju pengambilan keputusan RUU protokol AFAS untuk dilanjutkan ke tingkat II, setuju?" tanyanya. Para anggota Komisi XI DPR RI pun kompak menjawab, "Setuju."

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat tersebut menjelaskan pentingnya protokol jasa keuangan di Asean tersebut. Menurutnya, pelaku usaha jasa keuangan nasional akan mendapat keuntungan dari ratifikasi tersebut, terutama asuransi umum syariah.

"Dukungan DPR akan sangat berarti dalam membantu pemerintah mendorong industri asuransi umum dalam negeri, khususnya yang berbasis syariah," katanya.

Menurutnya, ratifikasi tersebut akan memungkinkan pelaku industri jasa keuangan nasional memperluas pangsa pasarnya hingga negara-negara Asean. Pada akhirnya, ratifikasi akan mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah melalui peningkatan investasi dan persaingan yang sehat, sekaligus memperdalam pasar keuangan.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

"Ini tidak membutuhkan perubahan apapun dalam peraturan Indonesia yang sudah ada," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan ratifikasi ini akan melengkapi UU ratifikasi AFAS di Indonesia. Pada 2018, DPR RI menyetujui ratifikasi protokol ke-6 AFAS yang akan mendorong persaingan industri keuangan di dalam negeri makin sehat serta memberikan layanan makin baik dan murah bagi masyarakat. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?