BELGIA

Komisi Eropa Usulkan Proposal CbCR Publik Jadi Agenda Prioritas 2021

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 Desember 2020 | 10:22 WIB
Komisi Eropa Usulkan Proposal CbCR Publik Jadi Agenda Prioritas 2021

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa kembali mengusulkan proposal laporan per negara atau Country by Country Report (CbC Report) yang dapat diakses publik dapat dibahas sebagai produk legislasi zona Eropa pada 2021.

Proposal tersebut menjadi bagian dari 55 rencana regulasi prioritas untuk dibahas tahun depan. Jubir Komisi Eropa mengatakan komisi terus mendorong terciptanya transparansi pajak bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Uni Eropa.

"Proposal tersebut (CbCR publik) tetap menjadi prioritas dan komisi terus mendukung serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan," katanya dikutip Senin (14/12/2020).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Proposal CbCR publik sebenarnya sudah diwacanakan sejak April 2016. Namun dalam perjalanannya, tidak ada perkembangan berarti lantaran tidak semua negara anggota setuju dengan proposal kebijakan yang diajukan.

Untuk diketahui, laporan CbCR ini adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional.

Komisi Eropa lantas mengajukan proposal CbCR publik atau mewajibkan perusahaan multinasional untuk mengungkapkan kepada publik, perincian laporan keuangan seperti pendapatan operasi usaha, keuntungan, dan jumlah pajak yang dibayar.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Namun, proposal tersebut kerap kali ditentang beberapa negara anggota seperti Luksemburg, Siprus, Malta, Irlandia, Swedia dan Austria selama pembahasan di Parlemen Eropa. Mereka menilai proposal itu akan membuat pasar Uni Eropa kurang menarik bagi investor.

Proposal itu agaknya makin sulit disepakati lantaran mereka menilai proposal perpajakan pada tingkat Uni Eropa harus disepakati dengan suara bulat dari seluruh anggota, bukan disepakati dengan suara mayoritas.

Seperti dilansir Tax Notes International, negara yang memegang kursi kepresidenan tahunan Uni Eropa nantinya akan memainkan peran penting untuk meloloskan proposal CbCR publik di tingkat Uni Eropa.

Baca Juga:
Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

Jerman yang memegang kursi kepresidenan Uni Eropa pada 2020 berada pada posisi abstain terkait proposal CbCR publik, sehingga tidak menjadikan agenda tersebut menjadi pembahasan prioritas pada tahun ini.

Tahun depan, Portugal akan memegang kursi kepresidenan Uni Eropa. Dukungan domestik sudah dikantongi untuk membahas proposal CbCR. Austria yang sebelumnya tidak mendukung proposal CbCR tersebut, kini berbalik untuk mendukung. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra