BELGIA

Komisi Eropa Usulkan Proposal CbCR Publik Jadi Agenda Prioritas 2021

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 Desember 2020 | 10:22 WIB
Komisi Eropa Usulkan Proposal CbCR Publik Jadi Agenda Prioritas 2021

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa kembali mengusulkan proposal laporan per negara atau Country by Country Report (CbC Report) yang dapat diakses publik dapat dibahas sebagai produk legislasi zona Eropa pada 2021.

Proposal tersebut menjadi bagian dari 55 rencana regulasi prioritas untuk dibahas tahun depan. Jubir Komisi Eropa mengatakan komisi terus mendorong terciptanya transparansi pajak bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Uni Eropa.

"Proposal tersebut (CbCR publik) tetap menjadi prioritas dan komisi terus mendukung serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan," katanya dikutip Senin (14/12/2020).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Proposal CbCR publik sebenarnya sudah diwacanakan sejak April 2016. Namun dalam perjalanannya, tidak ada perkembangan berarti lantaran tidak semua negara anggota setuju dengan proposal kebijakan yang diajukan.

Untuk diketahui, laporan CbCR ini adalah salah satu dokumen transfer pricing yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional.

Komisi Eropa lantas mengajukan proposal CbCR publik atau mewajibkan perusahaan multinasional untuk mengungkapkan kepada publik, perincian laporan keuangan seperti pendapatan operasi usaha, keuntungan, dan jumlah pajak yang dibayar.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Namun, proposal tersebut kerap kali ditentang beberapa negara anggota seperti Luksemburg, Siprus, Malta, Irlandia, Swedia dan Austria selama pembahasan di Parlemen Eropa. Mereka menilai proposal itu akan membuat pasar Uni Eropa kurang menarik bagi investor.

Proposal itu agaknya makin sulit disepakati lantaran mereka menilai proposal perpajakan pada tingkat Uni Eropa harus disepakati dengan suara bulat dari seluruh anggota, bukan disepakati dengan suara mayoritas.

Seperti dilansir Tax Notes International, negara yang memegang kursi kepresidenan tahunan Uni Eropa nantinya akan memainkan peran penting untuk meloloskan proposal CbCR publik di tingkat Uni Eropa.

Baca Juga:
Pacu Produksi Semen, Negara Ini Beri Insentif Pajak selama 2 Tahun

Jerman yang memegang kursi kepresidenan Uni Eropa pada 2020 berada pada posisi abstain terkait proposal CbCR publik, sehingga tidak menjadikan agenda tersebut menjadi pembahasan prioritas pada tahun ini.

Tahun depan, Portugal akan memegang kursi kepresidenan Uni Eropa. Dukungan domestik sudah dikantongi untuk membahas proposal CbCR. Austria yang sebelumnya tidak mendukung proposal CbCR tersebut, kini berbalik untuk mendukung. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan