JERMAN

Koalisi Pemerintah Yakin Setoran Pajak Naik Tahun Depan, Ini Alasannya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 November 2021 | 07:30 WIB
Koalisi Pemerintah Yakin Setoran Pajak Naik Tahun Depan, Ini Alasannya

Grafik indeks harga saham Jerman DAX terlihat di bursa saham di Frankfurt, Jerman, Senin (8/11/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Staff/WSJ/cfo

BERLIN, DDTCNews - Koalisi pemerintahan baru Jerman memproyeksikan masih banyak ruang fiskal yang bisa digali dari penerimaan pajak.

Sumber internal koalisi mengatakan pemerintah baru dapat mengandalkan kinerja penerimaan pajak dalam beberapa tahun mendatang. Optimalisasi pajak akan menambah ruang fiskal hingga miliaran euro.

"Proyeksi pendapatan pajak yang telah diperbarui akan menunjukkan ruang fiskal tambahan untuk pemerintah federal hingga €10 miliar per tahun," katanya dikutip pada Rabu (10/11/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Sumber anonim dari internal koalisi tersebut juga menyatakan proyeksi tambahan penerimaan bisa bergerak lebih tinggi saat perekonomian kembali normal seperti prapandemi. Menurutnya, tambahan ruang fiskal tersebut menjadi modal besar dalam melakukan transformasi ekonomi ramah lingkungan.

Pemerintah memiliki cukup pendanaan untuk membiayai belanja investasi untuk membuat ekonomi Jerman lebih ramah iklim dan berbasis digital. Proyeksi bahkan bisa lebih tinggi lagi jika ikut menyertakan komponen pemerintah negara bagian.

Akumulasi bertambahnya ruang fiskal pada tingkat pemerintah federal, negara bagian hingga pemerintah kota akan mendongkrak belanja pemerintah untuk belanja kepentingan umum.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

"Ruang tambahan untuk pengeluaran publik bisa dalam kisaran 2 digit miliar euro per tahun," terangnya seperti dilansir deccanherald.com.

Sementara itu, Menkeu Olaf Scholz yang akan naik pangkat menjadi kanselir dijadwalkan menyampaikan proyeksi penerimaan pajak terbaru pada Kamis ini. Proyeksi belanja pemerintah juga akan dijabarkan di bawah koalisi politik yang baru. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra