KINERJA FISKAL

Kinerja Pendapatan Negara Tokcer, Defisit APBN Bakal di Bawah Target

Dian Kurniati | Rabu, 31 Mei 2023 | 15:51 WIB
Kinerja Pendapatan Negara Tokcer, Defisit APBN Bakal di Bawah Target

Kepala BKF Febrio Kacaribu (tengah) dalam konferensi pers.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memproyeksikan realisasi defisit APBN hingga akhir tahun bakal bertahan di bawah target pemerintah, yakni senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan kinerja pendapatan negara sejauh ini masih mengalami pertumbuhan yang positif. Meski belanja negara tetap berjalan sebagaimana mestinya, posisi APBN masih mengalami surplus hingga April 2023.

"Belanja kita akan tetap tumbuh positif. Jadi ini lebih kepada sisi penerimaannya yang akan relatif cukup bagus," katanya, Rabu (31/5/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Febrio mengatakan pemerintah dan DPR dalam mendesain APBN 2023 masih sangat konservatif. Menurutnya, realisasi pendapatan dan belanja negara sejauh ini juga sesuai dengan yang direncanakan.

Hingga April 2023, pemerintah mencatat kinerja APBN mengalami surplus senilai Rp234,7 triliun atau setara 1,12% PDB. Surplus tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022, yakni senilai Rp102,7 triliun atau 0,52% PDB.

Surplus hingga April 2023 terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.000,5 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp765,8 triliun. Mengenai pendapatan negara yang sudah menembus Rp1.000 triliun, utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Baca Juga:
Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp782,7 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp688,1 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp94,5 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp217,8 triliun.

Febrio menilai pengelolaan APBN 2023 masih sangat kuat karena realisasi pendapatan tersebut masih lebih tinggi ketimbang belanja negara. Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko dalam pengelolaan APBN.

"Kita tetap waspada. Nanti kita lihat saja," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi