PROVINSI JAWA TIMUR

Khofifah: 1,15 Juta WP Ikut Pemutihan Pajak, Pemprov Raup Rp593 Miliar

Muhamad Wildan | Sabtu, 15 Juli 2023 | 08:30 WIB
Khofifah: 1,15 Juta WP Ikut Pemutihan Pajak, Pemprov Raup Rp593 Miliar

Ilustrasi.

SURABAYA, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mampu mengumpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp593,7 miliar dari 1,15 juta wajib pajak berkat digelarnya pemutihan sejak 14 April 2023.

Berkat digelarnya pemutihan, total sanksi denda yang tidak dipungut oleh Pemprov Jawa Timur dari pemilik kendaraan mencapai Rp81,6 miliar.

"Jadi yang dibebaskan oleh Pemprov Jawa Timur untuk periode ini senilai Rp81,65 miliar," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dikutip Sabtu (15/7/2023).

Baca Juga:
Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Secara keseluruhan, total PKB yang sudah dikumpulkan oleh Pemprov Jawa Timur sudah mencapai Rp3,6 triliun atau 52,44% dari target yang ditetapkan untuk tahun ini.

Guna terus mendorong wajib pajak melunasi tunggakan PKB, Khofifah mengatakan pemutihan PKB akan kembali digelar mulai 1 Agustus 2023 hingga HUT Pemprov Jawa Timur pada Oktober 2023.

Khofifah mengatakan pemutihan PKB perlu digelar untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang bekerja atau bersekolah ke luar negeri untuk membayar pajak.

Baca Juga:
Demi Pajak, Mahasiswa di Malang Bakal Diminta Balik Nama Kendaraannya

"Jangan sampai menumpuk tiap tahunnya karena tidak sempat. Sebenarnya Bapenda sudah memberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari berbagai tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak," kata Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur Bobby Soemiarsono mengatakan pihaknya akan terus mempermudah dan mempercepat pelayanan PKB.

"Dengan harapan masyarakat puas dalam membayar pajak dan PAD yang dikelola oleh Bapenda Jawa Timur tetap optimal," ujar Bobby seperti dilansir suarasurabaya.net. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko