Ketua DPR Tolak Penggunaan Pajak untuk Tembok Perbatasan

WASHINGTON, DDTCNews – Keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun tembok perbatasan dengan Meksiko – yang berujung pada penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) akan tetap ditolak oleh DPR.

Nancy Pelosi, politisi Partai Demokrat yang baru diambil sumpahnya sebagai Ketua DPR pada Kamis (3/1/2018) mengatakan usulan tembok itu tetap tidak akan dibangun. Dana senilai US$5,7 miliar sebaiknya digunakan untuk teknologi keamanan perbatasan dan perekrutan petugas.

“Obsesi Presiden justru memaksa warganya untuk membayar pajak guna membiayai pembangunan tembok yang terbilang sangat mahal dan tampaknya tidak akan berfungsi secara efektif pada masa mendatang,” katanya di Washington, Selasa (8/1/2018).

DPR meloloskan rencana untuk mengakhiri government shutdown. Namun, legislasi ini tidak mencakup dana US$5,7 miliar yang diminta Presiden Trump untuk membangun tembol perbatasan yang diyakini berguna untuk mengatasi imigran ilegal tersebut.

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer pun tidak setuju dengan keputusan Trump yang seakan memaksa warga untuk membayar pajak demi pembangunan tembok perbatasan. Menurutnya, Trump justru menebar ketakutan yang cukup kuat kepada warganya.

“Tidak ada Presiden AS yang hanya duduk dan memaksa apa yang diinginkannya, atau bahkan mengancam warga melalui sebuah keputusan yang akan memberlakukan government shutdown,” tutur Schimer. Seperti diberitakan sebelumnya, government shutdown telah mengganggu administrasi otoritas pajak AS.

Trump sempat merasa optimis Partai Demokrat akan menyetujui keinginannya karena Partai Demokrat pernah menyetujui adanya pemisah fisik perbatasan melalui Senator Chuck Schumer, Barack Obama, Hillary Clinton, dan Joe Biden. Namun, kini, partai ini memiliki pandangan sebaliknya.

Di samping itu, ada penelitian yang mencatat sangat sedikit imigran ilegal yang melakukan tindak kejahatan dibanding warga AS sendiri. Terlebih, jumlah imigran ilegal yang masuk AS pun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,6 juta orang pada 2.000, menjadi 400.000 orang pada 2018. (kaw)