AUDIT KEUANGAN NEGARA

Ketua BPK Ingatkan Risiko Munculnya Penumpang Gelap Saat Krisis

Dian Kurniati | Selasa, 08 September 2020 | 15:37 WIB
Ketua BPK Ingatkan Risiko Munculnya Penumpang Gelap Saat Krisis

Ketua BPK Agung Firman Sampurna. (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

JAKARTA, DDTCNews – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebut pandemi virus Corona berisiko dimanfaatkan ‘penumpang gelap’ untuk mengambil keuntungan.

Agung mengatakan ‘free riders’ biasa muncul saat krisis untuk melakukan berbagai pelanggaran yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, BPK tetap akan menghadapi semua risiko yang timbul ketika krisis, termasuk saat pandemi virus Corona

"Bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi para ‘free riders’ ataupenumpang gelap’ yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan, celah dalam regulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan," katanya, Selasa (8/9/2020).

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Agung mengatakan BPK sebagai lembaga negara memperoleh mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam situasi pandemi, BPK juga memahami pemerintah mengeluarkan kebijakan yang di luar kebiasaan.

Meski demikian, menurut Agung, BPK tetap memiliki kewajiban untuk memastikan penanganan krisis berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kemunculan ‘free riders’ menjadi salah satu yang diwaspadai BPK.

BPK mengadakan audit menyeluruh mengenai penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi virus Corona beserta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian, yang dialokasikan Rp695,2 triliun pada APBN.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Audit tersebut dimulai dari tingkat pemeriksaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan melibatkan seluruh auditorat keuangan negara. Adapun matra yang diperiksa meliputi penanganan kesehatan, program jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi nasional.

"Dalam 3 bulan terakhir, seluruh auditorat keuangan negara di BPK juga telah secara intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait objek pemeriksaan yang akan dilaksanakan ini," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN