TAHUN POLITIK

Ketua Apindo: Ekonomi 2019 Cenderung Stagnan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Desember 2018 | 16:33 WIB
Ketua Apindo: Ekonomi 2019 Cenderung Stagnan

JAKARTA, DDTCNews – Laju perekonomian Indonesia pada 2019 diproyeksikan tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Pelaku usaha mendapati faktor tambahan dari kegiatan politik yang menjadi tantangan ekonomi tumbuh lebih tinggi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B.Sukamdani mengatakan faktor eksternal menjadi batu sandungan utama dalam akselerasi ekonomi. Perang dagang antara AS dan China menjadi faktor global yang masih memiliki implikasi luas meski sudah ada harapan moderasi pasca pertemuan G-20 pekan lalu.

"Pertumbuhan ekonomi kami proyeksikan di 5,2%. Jadi lebih konservatif dari target pemerintah di angka 5,3%," katanya dalam diskusi 'Outlook Apindo 2019', Rabu (5/12/2018).

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Selain faktor global yang masih mendominasi, eskalasi suhu politik jelang Pilpres menjadi tantangan tersendiri pada 2019. Transisi politik disebut Hariyadi membuat pelaku usaha menunggu pemerintah hasil pemilu 2019 terbentuk.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa kinerja kabinet pemerintahan tidak akan optimal dalam tahun transisi politik. Pasalnya, pemilu yang dihelat April praktis menyita perhatian nasional hingga administrasi baru terbentuk pada Oktober 2019.

"Sekarang waktu kerja kabinet efektif hanya 10 bulan. Penilaian kami di dalam negeri tidak akan optimal dalam mencapai target ekonomi," imbuhnya.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Oleh karena itu, kuartal I 2019 akan menjadi kunci dalam akselerasi nasional pada 2019. Bila pemerintah bisa menyakinkan pelaku usaha untuk tetap ekspansi maka efeknya akan positif bagi ekonomi pada kuartal II dan III.

"Kuartal I kunci pertumbuhan ekonomi. Kalau pelaku usaha confident lakukan ekspansi efeknya akan positif di kuartal selanjutnya," ungkapnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Harus Bisa Dongkrak Daya Beli

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra