Ketentuan Rush Handling Bakal Direvisi, DJBC Himpun Masukan Pengusaha

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (rush handling).

Kepala Subdirektorat Impor DJBC Chotibul Umam mengatakan hasil monitoring dan evaluasi (monev) menyarankan adanya revisi PMK 74/2021. Meski begitu, DJBC tetap mempertimbangkan masukan dari kantor pelayanan dan pengguna jasa.

"Tujuan dari public hearing ini tentu ingin mendapatkan masukan, bahwa peraturan rush handling ini akan diubah. Kira-kira dari layanan PMK 74/2021 ini, apa yang perlu diperbaiki?" katanya, Selasa (29/8/2023).

Chotibul menuturkan PMK 74/2021 memang masih tergolong baru karena baru berlaku selama 2 tahun. Meski demikian, revisi peraturan penting dilaksanakan untuk memperbaiki pelayanan kepada pengguna jasa.

Layanan Kepabeanan

Kemenkeu juga memiliki program reformasi Quick Wins untuk menjawab tantangan efektivitas pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja organisasi, serta budaya akuntabilitas yang berbasis hasil. Di bidang kepabeanan, materi Quick Wins itu salah satunya mengenai rush handling.

Melalui program Quick Wins tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terkait dengan layanan kepabeanan.

"Bapak-Ibu terbuka untuk menyampaikan pandangan, masukan, pendapat, terkait dengan RPMK tersebut. Kita bisa menyamakan persepsi dari regulasi yang ada atau yang akan kita dilakukan perubahan," ujar Chotibul.

Pelayanan rush handling merupakan pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean.

Melalui PMK 74/2021, pemerintah telah mengatur pemberian pelayanan rush handling menggunakan sistem otomasi, dari yang sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan impor barang peka waktu. (rig)