UU KEPABEANAN

Ketentuan Keringanan Bea Masuk Dilanggar, Bisa Kena Denda 500 Persen

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 16 Juli 2024 | 13:30 WIB
Ketentuan Keringanan Bea Masuk Dilanggar, Bisa Kena Denda 500 Persen

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Importir yang tidak memenuhi ketentuan terkait dengan pembebasan atau keringanan bea masuk bisa dikenakan sanksi denda.

Pengenaan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU Kepabeanan. Merujuk pada kedua pasal tersebut, sanksi denda yang dikenakan terhadap pelanggar berkisar antara 100% sampai dengan 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

“Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan,” bunyi penjelasan Pasal 25 ayat (4) UU Kepabeanan, dikutip pada Selasa (16/7/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Perbuatan tidak sesuai ketentuan tersebut seperti barang contoh yang telah diberikan pembebasan bea masuk pada kenyataannya justru diperdagangkan. Pelanggaran tersebut bisa juga seperti barang untuk keperluan olahraga yang mendapat keringanan bea masuk, tetapi justru diperdagangkan.

Pelanggaran ketentuan tentang pembebasan dan keringanan bea masuk bisa ditemukan pada proses pengawasan, penelitian kembali, dan/atau pelaksanaan audit kepabeanan. Perincian besaran sanksi denda yang dikenakan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28/2008.

Berdasarkan beleid iut, sanksi denda sebesar 100% hingga 500% itu dikenakan secara berjenjang. Jenjang ini ditentukan berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakan dengan total bea masuk yang mendapat fasilitas.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Secara lebih terperinci, terdapat 5 jenjang sanksi yang berlaku. Pertama, denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Denda ini dikenakan jika kekurangan pembayaran bea masuk hingga 20%.

Kedua, denda sebesar 200% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Denda ini dikenakan jika kekurangan pembayaran bea masuk di atas 20% hingga 40%.

Ketiga, denda sebesar 300% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Denda ini dikenakan apabila kekurangan pembayaran bea masuk di atas 40% hingga 60%.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Keempat, denda sebesar 400% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Denda ini dikenakan apabila kekurangan pembayaran bea masuk di atas 60% hingga 80%.

Kelima, denda sebesar 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Denda ini dikenakan apabila kekurangan pembayaran bea masuk di atas 80% hingga 100%.

Dalam hal tarif atau tarif akhir bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut besarnya 0% maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5 juta. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja