Keputusan Baru Dirjen Pajak Soal Hibah Langsung Luar Negeri di DJP

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo mengeluarkan keputusan mengenai administrasi pengelolaan hibah langsung yang bersumber dari luar negeri di lingkungan Ditjen Pajak (DJP).

Keputusan yang dimaksud adalah KEP-529/PJ/2020. Salah satu pertimbangan terbitnya keputusan ini adalah ketentuan Pasal 13 ayat (1) PMK 99/2017. Sesuai dengan pasal tersebut, hibah harus dituangkan dalam Perjanjian Hibah.

“… serta dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan tertib administrasi,” demikian penggalan salah satu pertimbangan ditetapkannya keputusan yang berlaku mulai 29 Desember 2020 ini, dikutip pada Senin (15/3/2021).

Dalam beleid itu dinyatakan hibah langsung yang bersumber dari luar negeri (hibah langsung) adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah dari luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali dan dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Bantuan teknis (technical assistance) dalam kegiatan yang dibiayai dari hibah langsung dapat meliputi, pertama, asistensi yang diberikan oleh tenaga ahli yang ditempatkan di DJP selama periode tertentu. Kedua, seminar/lokakarya/pelatihan di dalam negeri oleh tenaga ahli yang disediakan oleh pemberi hibah langsung.

Ketiga, seminar/lokakarya/pelatihan/study visit yang dilakukan di luar negeri. Keempat, kegiatan magang pegawai DP di institusi perpajakan di luar negeri (secondment). Kelima, bentuk pengembangan kapasitas lainnya yang disetujui oleh DJP dan pemberi hibah langsung.

Diktum Ketiga beleid ini memuat penetapan wewenang penandatangan perjanjian hibah langsung kepada Dirjen Pajak untuk menandatangani perjanjian dengan nilai mulai dari Rp10 miliar dan kepada Sekretaris DJP untuk menandatangani perjanjian dengan nilai di bawah Rp10 miliar.

Jika penandatanganan perjanjian hibah langsung di luar wewenang Dirjen Pajak, sepanjang DJP menjadi salah satu penerima manfaat (beneficiary), Dirjen Pajak terlibat dalam penyusunan perjanjian hibah langsung tersebut.

Adapun administrasi pengelolaan hibah langsung di lingkungan DJP meliputi perencanaan penerimaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan, administrasi perjalanan dinas luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi.

Adapun perencanaan penerimaan meliputi pertama, konsultasi rencana penerimaan hibah langsung. Kedua, perencanaan penerimaan hibah langsung. Ketiga, penyusunan perjanjian hibah langsung dalam wewenang Dirjen Pajak.

Keempat, penyusunan perjanjian hibah langsung di luar wewenang Dirjen Pajak. Kelima, penyelenggaraan rapat pembahasan perjanjian hibah langsung dalam wewenang Dirjen Pajak.

Keenam, penyelenggaraan rapat pembahasan perjanjian hibah langsung di luar wewenang Dirjen Pajak dengan DJP sebagai penerima manfaat (beneficiary). Ketujuh, penandatanganan perjanjian hibah langsung dalam wewenang Dirjen Pajak. Kedelapan, registrasi perjanjian hibah langsung.

Kemudian, penyelenggaraan dan pelaksanaan meliputi penyelenggaraan dan pelaksanaan hibah langsung tanpa proses seleksi serta dengan proses seleksi.

Adapun administrasi perjalanan dinas luar negeri meliputi tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka hibah yang bersumber dari luar negeri, misalnya kegiatan magang (secondment), short course, study visit dan sebagainya.

Pemantauan dan evaluasi meliputi pertama, pemantauan dan evaluasi kegiatan hibah langsung. Kedua, pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas hibah langsung. Ketiga, pengesahan hibah langsung dalam rangka tertib administrasi pencatatan hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Melalui beleid ini, otoritas juga menetapkan beberapa tata cara beserta bagannya atas administrasi pengelolaan hibah langsung tersebut. Otoritas juga menetapka tata naskah perjanjian hibah langsung. Semua ada dalam lampiran KEP-529/PJ/2020.

“Menetapkan segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan terkait dengan perjanjian hibah langsung dibebankan pada anggaran biaya masing-masing unit kerja. Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas, unit kerja agar menganggarkannya dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) masing-masing pihak,” bunyi Diktum Kesebelas beleid ini. (kaw)