PENANAMAN MODAL

Kepala BKPM Sebut Target Investasi Bisa Dicapai dengan Satu Syarat Ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:03 WIB
Kepala BKPM Sebut Target Investasi Bisa Dicapai dengan Satu Syarat Ini

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis masih mampu mengamankan target realisasi investasi pada tahun ini dengan syarat RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat segera diselesaikan.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan beberapa rencana ketentuan dalam RUU itu menjadi modal untuk mengamankan target realisasi investasi senilai Rp817 triliun. Menurutnya, terobosan kebijakan tersebut dapat mengurangi hambatan investor dalam menjalankan usaha di Indonesia.

"Ke depan, agar realisasi investasi lebih baik pada kuartal III dan kuartal IV maka syaratnya selesaikan Omnibus Law [Cipta Kerja],” katanya dalam acara “Strategi Tarik Investasi”, Kamis (6/8/2020).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Bahlil menyebutkan salah satu poin krusial dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah pemangkasan jalur perizinan usaha. Menurutnya, masalah perizinan menjadi pekerjaan rumah rutin pemerintah setiap tahun dalam upaya untuk menggenjot kegiatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peliknya persoalan perizinan, sambung dia, terjadi pada semua level administrasi pemerintahan. Menurutnya, masih banyak masalah perizinan antarkementerian/lembaga pemerintah pusat. Kemudian, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

"Kalau ini [Omnibus Law] tidak diselesaikan maka untuk izin lokasi bisa memakan waktu sampai dua tahun, jadi kita harus bergerak cepat agar punya daya saing," terangnya.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Bahlil tidak memungkiri masih ada beberapa bagian dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang masih harus disempurnakan. Salah satunya terkait ketenagakerjaan dan hak pekerja. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk ikut terlibat dalam perbaikan dan penyempurnaan aturan.

“Saya optimis [capai target 2020] dengan satu syarat RUU Omnibus Law selesai. Jika ada pasal-pasal yang harus didiskusikan maka itu terbuka untuk dilakukan mumpung sedang proses pembahasan," imbuhnya.

Seperti diketahui, realisasi investasi pada semester I/2020 tercatat senilai Rp402,6 triliun. Berdasarkan catatan BKPM, realisasi itu hanya mencatatkan pertumbuhan 1,8% secara tahunan dan mencapai 49,3% dari target.

Pertumbuhan itu melambat signifikan. Pada semester I/2019, realisasi investasi tercatat senilai Rp395,6 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,4% secara tahunan. Pada 2016 hingga 2018, secara berurutan, petumbuhan realisasi investasi mencapai 14,8%, 12,9%, dan 7,4%. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN