INVESTASI

Kepala BKPM: Hanya Investasi yang Bisa Bangunkan ‘Raksasa Tidur’ Papua

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Desember 2019 | 17:54 WIB
Kepala BKPM: Hanya Investasi yang Bisa Bangunkan ‘Raksasa Tidur’ Papua

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (foto: BKPM)

JAKARTA, DDTCNews – Papua membutuhkan investasi agar perekonomiannya bisa tumbuh lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan label otonomi khusus (otsus) tidak bisa membangunkan ‘raksasa tidur’ Papua. Menurutnya, aliran modal dalam bentuk investasi menjadi kebutuhan agar Papua ‘bangun’.

“Papua sering disebut sebagai ‘raksasa tidur’. Dengan Otsus, ternyata tidak sanggup membangunkan raksasa tidur ini,” ujar Bahlil saat menjadi pembicara pada Papua Development Summit 2019, Selasa (17/12/2019).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Menurut Bahlil, potensi investasi di Papua sangat besar. Investasi yang menarik paling utama di bidang hilirisasi dan pariwisata. Potensi PLTA 23.000 MW bisa digunakan untuk mensuplai kebutuhan hilirisasi nikel dan ore, baik dari Australia, Filipina, maupun daerah lain.

Dia mengatakan biaya produksi untuk beberapa sektor potensial itu bisa sangat efisien. Hal ini dikarenakan adanya potensi biaya energi yang murah dengan adanya PLTA.

Selanjutnya, untuk mengembangkan pariwisata di Raja Ampat, Bahlil mengaku akan mendapatkan investor untuk pembangunan hotel bintang empat di wilayah tersebut. Keberadaan hotel diyakini akan memicu kunjungan wisatawan lebih baik lagi.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Tidak hanya itu, Bahlil mengaku akan mendatangkan penanaman modal sektor perkebunan pala senilai Rp2 triliun di Fak-Fak. Pada kesempatan itu, dia juga meminta agar Bupati Fak-Fak bisa menyiapkan lahan untuk perkebunan tersebut.

“Bapak Bupati Fak-Fak tolong disiapkan lahannya, kita sudah punya investor, dia mau investasi sebesar Rp2 triliun untuk pala,” kata Bahlil. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN