KINERJA FISKAL

Kepada DPR, BRI Laporkan Total Setoran Pajak dalam 5 Tahun Terakhir

Dian Kurniati | Rabu, 25 Januari 2023 | 10:13 WIB
Kepada DPR, BRI Laporkan Total Setoran Pajak dalam 5 Tahun Terakhir

Direksi BRI saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR.

JAKARTA, DDTCNews - PT BRI (Persero) Tbk mencatat total kontribusi kepada negara dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp136,5 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan sejak Januari 2018 hingga September 2022 perusahaannya telah berkontribusi kepada negara dalam bentuk pembayaran dividen dan setoran pajak. Dalam hal ini, BRI tidak hanya melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan, tetapi juga menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut.

"Di luar pajak badan, juga ada pajak yang kita potong dari wajib pajak," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Rabu (25/1/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Sunarso mengatakan kontribusi terbesar BRI kepada negara berbentuk dividen yang dibayarkan senilai Rp49,4 triliun. Dividen tersebut dibayarkan karena saat ini pemerintah memiliki 53% saham BRI.

Kemudian, kontribusi BRI kepada negara juga berupa pembayaran PPh badan yang senilai total Rp47,83 triliun dalam 5 tahun. Setelahnya, ada pula setoran atas pemotongan/pemungutan PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea meterai senilai Rp39,3 triliun.

"PPh badan itu pajak yang di-create atau dibayar karena kemampuan BRI menghasilkan laba, [sedangkan] yang berikutnya sebenarnya bukan BRI karena itu wajib pajak bayar pajaknya dipotong oleh BRI," ujarnya.

Baca Juga:
Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Sunarso menambahkan kontribusi BRI kepada perekonomian juga diberikan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, CSR memang harusnya berasal dari laba, tetapi bagi BUMN akan lebih mudah jika program tersebut dimasukkan sebagai biaya.

Memasuki 2023, dia menegaskan perusahaannya telah menyiapkan mitigasi risiko dan strategi menghadapi berbagai tantangan, terutama kenaikan inflasi dan suku bunga serta perlambatan ekonomi.

Langkah mitigasi yang disiapkan, misalnya, apabila ekonomi pulih, inflasi naik, dan kualitas pinjaman memburuk, perusahaan akan memantau kualitas pinjaman secara lebih intensif, mempertahankan coverage ratio yang tinggi, serta optimalisasi write-offs untuk recovery rate yang lebih tinggi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi