AMERIKA SERIKAT

Kenaikan Pajak Biden Disebut akan Stop Pemulihan Ekonomi

Muhamad Wildan | Selasa, 18 Mei 2021 | 18:30 WIB
Kenaikan Pajak Biden Disebut akan Stop Pemulihan Ekonomi

Mantan Wakil Presiden Mike Pence. (Foto: Sean Rayford/Getty Images/politico.co)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Mantan Wakil Presiden AS pada masa pemerintahan Donald Trump, Mike Pence, menuliskan kritik keras terhadap rencana reformasi pajak yang diusung oleh Presiden Joe Biden.

Pence memandang rencana pajak yang diusulkan Biden berpotensi menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru, menekan pertumbuhan upah, dan mendorong perusahaan untuk mengalihkan bisnisnya ke luar negeri.

"Kebijakan ini akan menghasilkan malapetaka ekonomi. Pemulihan ekonomi akan terhenti dan tidak akan kembali normal," tulis Pence dalam opininya sebagaimana dilansir foxnews.com, dikutip Selasa (18/5/2021).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Tak hanya itu, Pence menilai investasi modal akan terhenti dan akan makan sedikit produk manufaktur yang dihasilkan di dalam negeri. "Pelaku manufaktur akan berkemas ke luar negeri meninggalkan pekerja kerah biru kita," tulis Pence.

Pada kesempatan yang sama, Pence menyebut beleid pajak yang disahkan pada masa pemerintahan Trump, Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), berhasil meringankan keluarga dan usaha di AS dari beban pajak sebesar US$3,2 triliun.

Berkat TCJA, perekonomian AS bertumbuh dan tercatat ada lebih dari 7 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Angka pengangguran juga mencapai titik terendah dalam 50 tahun terakhir.

Baca Juga:
Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

"Memangkas beban pajak bagi pemberi kerja adalah langkah kami dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat AS, dan itu berhasil," tulis Pence.

Dari sisi geopolitik, Pence mengatakan China selaku pesaing AS akan sangat diuntungkan oleh kebijakan pajak yang diusung Biden. "Pesaing kita akan dengan senang hati menyambut ini. China akan mendapat ribuan lapangan kerja baru karena banyak pengusaha lari karena pajak," tulis Pence.

Seperti diketahui, rencana kebijakan pajak Biden sebagaimana tertuang pada The Made in America Tax Plan sangat berbanding terbalik bila dibanding dengan TCJA yang disahkan pada 2017.

Tarif pajak korporasi yang diturunkan dari 35% menjadi 21% melalui TCJA akan dinaikkan menjadi 28%. Pajak capital gains bagi orang kaya juga akan dikerek dari tarif 20% menjadi 39,6% untuk mendukung program perlindungan sosial dan pendidikan pada American Families Plan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

Senin, 23 Desember 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Keterangan Tertulis DJP soal Penyesuaian Tarif PPN, Unduh di Sini

Sabtu, 21 Desember 2024 | 19:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Alternatif Optimalisasi PPN: Simulasi Ketika Threshold PKP Diturunkan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?