Kemenkeu Yakin Pembebasan PPN Rumah MBR Ampuh Dongkrak Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menilai fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan fasilitas pembebasan PPN akan mendorong kelompok MBR membeli rumah. Menurutnya, fasilitas ini pada akhirnya juga mampu menggerakkan sektor yang berkaitan dengan perumahan.

"Kelihatannya ini dibebaskan PPN, tetapi sebenarnya di balik itu semua justru dia memutar beberapa industri ataupun sektor-sektor yang diharapkan ini bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan," katanya, dikutip pada Rabu (26/7/2023).

Nufransa mengatakan sektor perumahan atau real estat memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Melalui pemberian fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan rumah MBR, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh MBR yang menikmati kebijakan ini.

Dia menjelaskan peningkatan permintaan rumah MBR pada akhirnya dapat menggerakkan industri-industri terkait seperti cat dan batu bata. Kemenkeu mengestimasi ada hampir 100 industri yang bakal menerima berkah dari fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan rumah MBR.

"Ini dampaknya akan sangat luas dan diharapkan dari sini sektor ekonomi akan bergerak secara keseluruhan," ujarnya.

Melalui PMK 60/2023, pemerintah melanjutkan fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan rumah MBR, dengan merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri PUPR.

Fasilitas PPN diberikan atas penyerahan rumah yang memiliki luas 21 meter persegi hingga 36 meter persegi, memiliki luas tanah minimal 60 meter persegi hingga 200 meter persegi, serta memiliki harga jual tidak lebih dari Rp162 juta sampai dengan Rp234 juta pada 2023 dan Rp166 juta hingga Rp240 juta pada 2024.

Rumah ini harus merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi MBR. Rumah tersebut juga harus digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak boleh dipindahtangankan selama 4 tahun.

Selain itu, rumah yang diberikan fasilitas pembebasan PPN harus memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi milik Kementerian PUPR atau BP Tapera. (sap)