FILIPINA

Kemenkeu Usul Pengelolaan Pendapatan Negara Terpusat di Otoritas Pajak

Dian Kurniati | Senin, 06 Desember 2021 | 10:00 WIB
Kemenkeu Usul Pengelolaan Pendapatan Negara Terpusat di Otoritas Pajak

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Kementerian Keuangan Filipina mengusulkan semua pemungutan pemerintah, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), disalurkan melalui otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR).

Menteri Keuangan Carlos Dominguez mengatakan usulan tersebut menjadi bagian dari upaya memusatkan transaksi bisnis di dalam negeri. Menurutnya, Kemenkeu sedang mencari model peningkatan efisiensi dana yang dikelola berbagai lembaga negara.

"Kemenkeu mengusulkan untuk mentransfer semua mandat pengumpulan dari lembaga pemerintah lainnya ke BIR untuk memusatkan aliran dana masuk ke pemerintah," katanya, dikutip Senin (6/12/2021).

Baca Juga:
Provinsi Ini Pastikan Tak Gelar Relaksasi Pajak Kendaraan di 2025

Dominguez mengatakan PNBP yang diusulkan disalurkan melalui BIR di antaranya dana yang dikelola oleh penyedia asuransi negara, terutama Sistem Jaminan Sosial (SSS), Sistem Asuransi Pelayanan Pemerintah, serta termasuk Perusahaan Asuransi Kesehatan Filipina (PhilHealth).

Menurutnya, pemerintah ingin memaksimalkan efisiensi dana dengan meningkatkan pengumpulan iuran. Hal itu mirip dengan skema pajak gaji di Amerika Serikat, sehingga Kemenkeu melihat kemungkinan satu lembaga mengumpulkan semua penerimaan negara.

"Seperti kebanyakan negara yang memberlakukan pajak gaji, kami dapat meminta BIR, misalnya, mengumpulkan penerimaan untuk lembaga-lembaga ini," ujarnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Perkirakan Target Penerimaan Negara 2024 Tidak Tercapai

Dominguez tidak menyatakan dengan tegas rencana sentralisasi pendapatan negara tersebut akan menghapus Sistem Jaminan Sosial, Sistem Asuransi Pelayanan Pemerintah, serta PhilHealth. Menurutnya, semua sumber daya manusia tetap akan dapat bekerja untuk mengoptimalkan pendapatan negara.

Dia menilai pemerintah perlu terus menyederhanakan transaksi bisnisnya untuk menarik minat investor. Di sisi lain, sentralisasi sistem pendapatan negara juga akan membantu pemerintah meningkatkan kemudahan berusaha di negara tersebut.

"Ini akan membantu masyarakat untuk berurusan dengan hanya satu agen penerimaan negara," imbuhnya dilansir philstar.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI BANGKA BELITUNG

Provinsi Ini Pastikan Tak Gelar Relaksasi Pajak Kendaraan di 2025

Jumat, 03 Januari 2025 | 10:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Perkirakan Target Penerimaan Negara 2024 Tidak Tercapai

Kamis, 02 Januari 2025 | 14:00 WIB KPP BADAN DAN ORANG ASING

Setoran PPN PMSE pada 2024 Tumbuh Hampir 20 Persen

BERITA PILIHAN
Jumat, 03 Januari 2025 | 20:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Efek Tarif 12%, PPN Penyerahan Emas Perhiasan Naik Per 1 Januari 2025

Jumat, 03 Januari 2025 | 19:00 WIB PER-25/BC/2024

DJBC Bentuk Agen Fasilitas Kepabeanan, Apa Saja Fungsinya?

Jumat, 03 Januari 2025 | 18:30 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Ringankan Pokok Pajak Kendaraan dan BBNKB

Jumat, 03 Januari 2025 | 18:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Bea Keluar atas Koreksi Nilai Ekspor CPO

Jumat, 03 Januari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Jamin Kelebihan Pungut PPN Bakal Dikembalikan

Jumat, 03 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bea Cukai Terbitkan Aturan Tata Laksana Pengelolaan AEO

Jumat, 03 Januari 2025 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Masuk 2025, PKP Tak Perlu Lagi Minta Nomor Seri Faktur Pajak ke DJP

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:51 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

MK Tolak Gugatan, Pajak Hiburan 40-75 Persen Dipastikan Tetap Berlaku

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:43 WIB DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM

Mahasiswa FIA UI Bagikan Pengalaman Ikut Internship di DDTC, Yuk Simak

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak