PENERIMAAN PAJAK

Sri Mulyani Perkirakan Target Penerimaan Negara 2024 Tidak Tercapai

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 Januari 2025 | 10:30 WIB
Sri Mulyani Perkirakan Target Penerimaan Negara 2024 Tidak Tercapai

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) menyimak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dalam rapat Agenda Tutup Kas APBN 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa target penerimaan negara senilai Rp2.802,29 triliun pada 2024 tidak akan tercapai.

Sri Mulyani mengatakan kinerja penerimaan negara pada tahun lalu dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama pada semester I/2024. Namun, dia menyebut penerimaan negara 2024 tersebut masih tumbuh dari tahun sebelumnya.

"[Penerimaan negara] tumbuh dari tahun lalu, meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi," katanya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

Baca Juga:
Hitung PPN Pakai DPP 11/12 Harga Jual, Perhatikan Lagi Kode Fakturnya

Sri Mulyani menuturkan pengumpulan penerimaan negara pada 2024 dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, baik dari sisi domestik maupun global.

Pada semester I/2024, tekanan pada penerimaan pajak bahkan mulai terasa saat penyampaian SPT Tahunan 2023 karena menunjukkan tanda koreksi yang sangat dalam.

Dia menjelaskan pajak sebagai kontributor utama dalam penerimaan negara mengalami kontraksi yang dalam pada semester I/2024. Perbaikan kinerja penerimaan pajak ini baru mulai terlihat pada Agustus 2024 dan berlanjut hingga tutup buku.

Baca Juga:
Pakai XML dalam Coretax DJP, Lapor Pajak Jadi Lebih Cepat dan Akurat

Meski begitu, lanjutnya, penerimaan negara sepanjang tahun lalu masih mengalami pertumbuhan walaupun dibayangi peningkatan ketidakpastian global seperti konflik di Timur Tengah dan hasil pemilu di AS.

"Pada Agustus, kita sedikit melihat ada the light at the end of tunnel, a little bit, just a sliver of light," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, pelebaran defisit APBN 2024 pun tidak sebesar yang semula diperkirakan pemerintah 2,7% PDB. Menurut Sri Mulyani, realisasi defisit anggaran tidak terlalu jauh dari yang ditargetkan pada UU APBN 2024 sebesar 2,29% PDB.

Baca Juga:
Ada Opsen, Pemprov Kalteng Turunkan Tarif Pajak Kendaraan dan BBNKB

Rencananya, detail realisasi APBN 2024 tersebut bakal disampaikan Kementerian Keuangan dalam agenda konferensi pers tersendiri.

Hingga November 2024, realisasi penerimaan negara mencapai Rp2.492,7 triliun, tumbuh 1,3% dari periode yang sama tahun lalu. Penerimaan tersebut juga setara dengan 89% dari target pada APBN 2024.

Penerimaan perpajakan tercatat Rp1.946,68 triliun, atau 84,28% dari target. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp522,41 triliun, atau 106,18% dari target.

Mengenai belanja negara, realisasinya hingga November 2024 sudah Rp2.894,47 triliun atau 87,05% dari pagu. Dengan kinerja penerimaan dan belanja negara tersebut, defisit APBN tercatat Rp401,8 triliun atau 1,81% PDB. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 05 Januari 2025 | 17:30 WIB PER-1/PJ/2025

Hitung PPN Pakai DPP 11/12 Harga Jual, Perhatikan Lagi Kode Fakturnya

Minggu, 05 Januari 2025 | 15:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Pakai XML dalam Coretax DJP, Lapor Pajak Jadi Lebih Cepat dan Akurat

Minggu, 05 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selama 6 Bulan, 16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Beras

Minggu, 05 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ada Opsen, Pemprov Kalteng Turunkan Tarif Pajak Kendaraan dan BBNKB

BERITA PILIHAN
Minggu, 05 Januari 2025 | 17:30 WIB PER-1/PJ/2025

Hitung PPN Pakai DPP 11/12 Harga Jual, Perhatikan Lagi Kode Fakturnya

Minggu, 05 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selama 6 Bulan, 16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Beras

Minggu, 05 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ada Opsen, Pemprov Kalteng Turunkan Tarif Pajak Kendaraan dan BBNKB

Minggu, 05 Januari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Tak Sedikit Negara Hadapi ‘Drama’ karena APBN

Minggu, 05 Januari 2025 | 13:00 WIB PANDUAN PAJAK PEMULA

Cara Daftar NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Via Coretax

Minggu, 05 Januari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Terapkan Secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-17

Minggu, 05 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Muhaimin: Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah soal Data Penerima Bansos

Minggu, 05 Januari 2025 | 11:30 WIB PAJAK DAERAH

Ada Opsen, Kemendagri Minta Pemda Berikan Keringanan Pajak Kendaraan

Minggu, 05 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pemberitahuan Penambahan/Pengurangan Tempat Pemusatan PPN

Minggu, 05 Januari 2025 | 10:30 WIB PMK 81/2024

Aturan Permohonan Insentif PPh atas Investasi Padat Karya Direvisi