Kemenkeu Tampung Usulan Tarif Cukai MBDK Minimum 2,5 Persen Mulai 2025

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menerima usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR untuk menerapkan tarif cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) minimum 2,5% pada 2025.

Saat bertemu dengan pemerintah, BAKN DPR semula merekomendasikan agar tarif cukai MBDK ditetapkan sebesar 2,5% pada tahun pertama penerapannya. Namun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memandang diksi pada rekomendasi BAKN tersebut sebaiknya diganti menjadi minimum 2,5%.

"Sebesarnya [besarannya] kami usul diganti ke minimal 2,5% karena untuk memberikan fleksibilitas," katanya, dikutip pada Kamis (12/9/2024).

Pernyataan Thomas tersebut langsung disambut positif para anggota BAKN DPR. Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mengatakan penetapan tarif cukai MBDK minimum 2,5% justru lebih baik.

Menurutnya, BAKN DPR akan setuju sepanjang kebijakan cukai MBDK efektif meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi konsumsi gula pada masyarakat.

"Mau dilebihin juga enggak apa-apa sepanjang bisa menerima meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi dampak negatif kan bagus-bagus saja," ujarnya.

Pada pertemuan pemerintah dengan tersebut, BAKN DPR merekomendasikan cukai MBDK segera diterapkan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsinya. Selain itu, penerapan cukai MBDK juga akan meningkatkan penerimaan negara dari hasil cukai sekaligus mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau.

Menurut rekomendasi BAKN DPR, cukai MBDK dapat dikenakan dengan tarif minimum 2,5% pada 2025 dan ditingkatkan secara bertahap hingga menjadi 20%.

Pada RAPBN 2025, pemerintah telah menuliskan rencana ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) secara terbatas pada MBDK untuk menjaga kesehatan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan ekstensifikasi BKC pada MBDK, pemerintah menargetkan penerimaan cukai akan mencapai Rp244,2 triliun pada 2025.

Target ini naik 5,9% dari outlook penerimaan cukai tahun ini yang senilai Rp230,5 triliun.

Rencana pengenaan cukai MBDK sebetulnya telah disampaikan kepada DPR pada awal 2020. Pemerintah dan DPR kemudian mematok target penerimaan cukai MBDK untuk pertama kalinya pada APBN 2022 senilai Rp1,5 triliun.

Pada 2024, target penerimaan cukai MBDK ditetapkan senilai Rp4,38 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus melakukan koordinasi dengan tim presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk merumuskan beberapa kebijakan fiskal pada 2025, termasuk cukai MBDK. Terlebih, kebijakan ini memiliki dampak politik, sosial, ekonomi yang luas. (sap)