Kemenkeu Rilis Aturan Baru Soal Impor Kendaraan Bermotor CBU

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian keuangan merilis aturan baru tentang pengeluaran barang impor berupa kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (completely built up/CBU). CBU impor hanya dapat dikeluarkan setelah memenuhi kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.202/PMK.06/2019. Beleid yang ditetapkan pada 27 Desember 2019 ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas dalam pelayanan dengan menerbitkan beleid tersendiri.

“Pengeluaran barang impor untuk dipakai berupa kendaraan bermotor CBU dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan, dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor,” demikian kutipan Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut, Kamis (23/1/2020)

Adapun terdapat 6 jenis kendaraan bermotor yang tercakup dalam beleid ini. Pertama, tractor head atau kendaraan bermotor dalam sub pos. 8701.20 (traktor jalan untuk semi trailer). Kedua, mobil bus atau kendaraan bermotor roda empat/lebih untuk penumpang 10 orang/lebih termasuk pengemudi.

Ketiga, mobil penumpang atau kendaraan bermotor roda empat/lebih untuk penumpang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi. Keempat, mobil barang atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk pengangkutan barang.

Kelima, kendaraan bermotor untuk keperluan khusus (selain yang dirancang untuk pengangkutan orang atau barang). Contoh kendaraan jenis ini antara lain lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, dan lori penyemprot.

Keenam, sepeda motor atau kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.11. Merujuk pada buku tarif, kendaraan jenis ini adalah sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu dengan atau tanpa kereta samping.

Lebih lanjut, kewajiban menyerahkan pemberitahuan pabean impor ini berlaku baik untuk kendaraan bermotor CBU yang wajib membayar bea masuk dan/atau PDRI maupun yang mendapat pembebasan, keringanan, penangguha, atau pembebasan PDRI.

Adapun data yang perlu dituliskan oleh importir dalam aplikasi pemberitahuan pabean impor meliputi jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor, mesin, dan kapasitas silinder. Tata cara pengisian uraian pemberitahuan pabean telah dijelaskan pada lampiran dalam beleid tersebut.

Lebih lanjut, beleid yang diundangkan pada 27 Desember 2019 ini mulai berlaku 60 hari setelah tanggal diundangkan. Hal ini berarti ketentuan dalam beleid ini berlaku secara efektif sekitar 25 Februari 2020. (kaw)