REFORMASI PERPAJAKAN

Kemenkeu dan IMF Akan Gelar Konferensi Pajak Internasional

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 Juni 2017 | 12:15 WIB
Kemenkeu dan IMF Akan Gelar Konferensi Pajak Internasional

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) akan menggelar konferensi bersama tingkat tinggi terkait reformasi pajak internasional bertema "International Taxation in Asia, Issues and the Way Forward" yang akan diselenggarakan pada 12-13 Juli di Jakarta.

Keterangan resmi Kementerian Keuangan menjabarkan forum tersebut akan mengajak para pembuat kebijakan (policy maker) untuk bisa bersama mendiskusikan isu terkait dengan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui reformasi pajak internasional.

"Penguatan sistem perpajakan telah menjadi kunci prioritas pembangunan untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Sistem pajak yang kuat patut diakui menjadi kunci untuk meningkatkan pembangunan," demikian dilansir dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis (8/6).

Baca Juga:
DJP Pakai Pendekatan Risiko, Perlakuan ke WP Tergantung Kepatuhan

Reformasi pajak internasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan sistem pajak dalam negeri. Untuk itu, penilaian kembali kebijakan pajak antar negara-negara ASEAN (+3) menjadi perhatian dengan perubahan lanskap pajak internasional.

Isu penghindaran pajak perusahaan semakin menonjol, dan inisiatif baru telah dimulai untuk mengatasi masalah pajak internasional, misalnya dengan Automatic Exchange of Information (AEoI) dan proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dilakukan oleh G20-OECD.

Bahkan kompetisi pajak semakin meningkat dengan pencatian Penanaman Modal Asing (PMA) guna mendorong perekonomian nasional dan lapangan pekerjaan. Kurangnya harmonisasi dan koordinasi insentif pajak antar pemerintah negara ASEAN hanya menguatkan kompetisi di lapisan bawah, dengan mengorbankan pendapatan di wilayah ini.

Baca Juga:
IMF Perkirakan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen Tahun Depan

Di samping itu, peserta dari acara tersebut diharapkan merupakan pembuat kebijakan tingkat tinggi di wilayah yang melipuyi staf senior dari organisasi internasional dan regional, staf senior dari Kementerian terkait Keuangan dan Administrasi Perpajakan, serta para akademisi dan masyarakat luas.

Melalui acara ini, para peserta juga diharapkan dapat terlibat di pertemuan tingkat tinggi lainnya, termasuk Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia pada Oktober 2018. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 12 Agustus 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai Pendekatan Risiko, Perlakuan ke WP Tergantung Kepatuhan

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 15:45 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

IMF Perkirakan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen Tahun Depan

Jumat, 09 Agustus 2024 | 18:35 WIB BADAN PENERIMAAN NEGARA

IMF Sebut Pembentukan BPN Memerlukan Diagnosis yang Memadai

Jumat, 09 Agustus 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

IMF: Agenda Kebijakan Pajak Jangka Menengah Indonesia Perlu Diperbarui

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja