BERITA PAJAK HARI INI

Kemenkeu Bahas Ketentuan Pembebasan Pajak UMKM Terdampak Virus Corona

Redaksi DDTCNews | Kamis, 16 April 2020 | 08:33 WIB
Kemenkeu Bahas Ketentuan Pembebasan Pajak UMKM  Terdampak Virus Corona

Ilustrasi gedung Kemenkeu. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan memberikan pembebasan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak wabah virus Corona. Keputusan pemerintah tersebut menjadi bahasan sejumlah media nasional pada hari ini, Kamis (16/4/2020).

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan pembebasan pajak tersebut diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait program mitigasi dampak virus Corona terhadap UMKM pada Rabu (15/4/2020).

“Tadi sudah disampaikan adalah penghapusan pajak untuk UMKM selama 6 bulan. Jadi, dinolkan,” katanya.

Baca Juga:
Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Selain itu, ada pula media nasional yang membahas masalah perlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan hingga awal April 2020. Performa ini berisiko menekan penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada Maret 2020.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • UMKM Berkontribusi Besar

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan pembebasan pajak menjadi bagian dari stimulus yang diberikan pemerintah untuk membantu pelaku UMKM. Dia memastikan berbagai stimulus itu akan segera bisa dinikmati UMKM.

Baca Juga:
Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Menurut dia, UMKM telah memberikan kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) nasional, yaitu mencapai 60%. UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sampai 97%. Menurutnya, 99% pengusaha Indonesia adalah UMKM. Dari jumlah tersebut, 89% di antaranya berada di level mikro. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

  • PPh Final 0,5%

Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak (DJP) Yunirwansyah menerangkan bahwa wajib pajak UMKM (dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak) selama ini dikenai PPh bersifat final sebesar 0,5% dari omzet sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018.

“Dengan demikian, skema insentif yang diberikan seharusnya mengikuti dalam skema itu,” katanya.

Baca Juga:
Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Menurutnya, pemberian insentif berupa pembebasan pajak UMKM kemungkinan akan diberikan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018. Saat ini, otoritas masih membahas detail skema kebijakan yang akan diberikan. (Bisnis Indonesia)

  • PPh Orang Pribadi

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa mengatakan PPh orang pribadi masih berpotensi tumbuh pada Maret 2020. Namun, dia mengestimasi sebagian besar wajib pajak baru akan membayar kewajibannya pada bulan ini. Simak artikel ‘DJP: Kami Lihat WP Sangat Memanfaatkan Relaksasi Pelaporan SPT Tahunan’.

“PPh Pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi adalah salah satu jenis pajak yg selama 2019 dan selama Januari—Februari 2020pertumbuhannya konsisten di dua digit,” ujarnya. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga:
Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo
  • Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji menilai rendahnya realisasi dan kepatuhan pada akhir Maret 2020 tidak terlepas dari relaksasi yang diberikan pemerintah. Pandemi Covid-19 juga akan memengaruhi setoran pajak, terutama bagi wajib pajak orang pribadi nonkaryawan.

“Kalau karyawan yang penghasilannya dari satu pemberi kerja mereka relatif patuh karena sudah diadministrasikan oleh pemberi kerja dan juga tidak ada pembayaran pajak yang dilakukan oleh mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah menghadapi tantangan besar terkait pelaporan dan pembayaran PPh oleh wajib pajak orang pribadi nonkaryawan. Kepatuhan wajib pajak kelompok ini masih rendah karena belum optimalnya pengawasan yang menjangkau wajib pajak wajib SPT. (Bisnis Indonesia)

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari
  • SMS OTP

Ditjen Pajak (DJP) resmi menyediakan fitur baru untuk permintaan kode verifikasi e-Filing di DJP Online melalui pesan singkat (short message service/SMS) ke nomor ponsel. Simak artikel ‘Ingin Bisa Minta Kode Verifikasi E-Filing Lewat SMS OTP? Ini Caranya’.

Fitur ini ada karena DJP sudah resmi menggunakan one-time password (OTP) pada sistem DJP online. Mulai sekarang, ketika submit surat pemberitahuan (SPT), wajib pajak bisa memilih untuk menerima kode verifikasi melalui dua saluran. Kedua saluran itu adalah email atau SMS OTP.

“Penggunaan fitur ini [SMS OTP] memerlukan biaya SMS yang akan dibebankan oleh operator kepada Anda,” demikian pernyataan DJP dalam poster yang ditampilkan di laman DJP Online. Simak artikel ‘DJP Pakai OTP, Terima Kode Verifikasi E-Filing Sudah Bisa Lewat SMS’. (DDTCNews)

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah
  • Pelayanan Administrasi Perpajakan Akibat Virus Corona

Otoritas fiskal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.29/PMK.03/2020 yang berisi tentang pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan kahar akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

Beleid yang diundangkan dan mulai berlaku pada 7 April 2020 ini terbit dengan salah satu pertimbangannya adalah penyebaran Covid-19 telah berimplikasi pada pelayanan administrasi perpajakan. Simak artikel ‘PMK Baru Soal Pelayanan Administrasi Perpajakan Akibat Virus Corona’. (DDTCNews)

  • Sumbangan Penanggulangan Covid-19

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan penetapan pandemi Covid-19 berimplikasi pada kebijakan pajak. Salah satunya terkait dengan perlakuan sumbangan penanggulangan Covid-19 sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

“Kita sedang membahas itu saat ini [implikasi penetapan status penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional terhadap kebijakan pajak]," katanya. Simak artikel ‘Ditjen Pajak Segera Terbitkan Penegasan Soal Sumbangan Covid-19’. (DDTCNews) (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

BERITA PILIHAN
Kamis, 24 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Menteri Keuangan dari Masa ke Masa

Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:40 WIB LITERATUR PAJAK

Perlakuan Pajak atas Jasa Parkir di Indonesia, Cek Panduannya di Sini

Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Ingatkan Para Menteri untuk Dukung Makan Bergizi Gratis

Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Opsen Pajak Berlaku Mulai Tahun Depan, Program Sengkuyung Digencarkan

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepada Sri Mulyani, Prabowo Tekankan Penggunaan APBN Harus Teliti

Kamis, 24 Oktober 2024 | 08:47 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

Ruston Tambunan Terpilih Jadi Presiden AOTCA Periode 2025-2026

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial