KABUPATEN GARUT

Kejar Target Setoran Pajak, Beragam Inovasi Layanan Diluncurkan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 19 November 2020 | 14:45 WIB
Kejar Target Setoran Pajak, Beragam Inovasi Layanan Diluncurkan

Ilustrasi. (DDTCNews)

GARUT, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut terus bekerja keras untuk merealisasikan target penerimaan pajak daerah sejumlah Rp105 miliar tahun ini dengan melalui berbagai inovasi.

Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kabupaten Garut Yusep Sulaeman mengatakan realisasi setoran pajak daerah baru mencapai Rp92 miliar hingga November 2020 atau 88% dari target baru tahun ini sebesar Rp105 miliar.

Sebelumnya, target penerimaan pajak daerah tahun ini awalnya dipatok sebesar Rp167 miliar yang lantas direvisi menjadi Rp105 miliar. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah baru Rp9 miliar atau 45% dari target tahun ini sebesar Rp20 miliar.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

“Permasalahan yang dihadapi di masa pandemi Covid-19 pada tahun ini, pendapatan mengalami penurunan. Hal ini sangat dimaklumi dengan beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Garut,” kata Yusep, dikutip Kamis (19/11/2020).

Untuk mengejar target penerimaan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan Bapenda di antaranya dengan meningkatkan pelayanan melalui inovasi ‘Implengan Pasti’ (Implementasi Pengelolaan Pajak Berbasis Teknologi Informasi).

Selain itu, Bapenda memiliki layanan berupa Pelayanan Pajak Keliling atau Lapak Keliling sebagai upaya jemput bola. Bapenda juga menghadirkan aplikasi Waspada atau Pengawasan Pajak Daerah dan Cafe Pajak.

Baca Juga:
Rumah dengan NJOP hingga Rp120 Juta di Kota Ini Dibebaskan dari PBB

Namun demikian, Yusep menilai kesadaran pembayaran pajak di daerahnya masih terbilang lemah. Dia menilai hal tersebut dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang tersedia, terutama yang berhubungan dengan keahlian pajak.

“Kendala pemungutan pajak daerah di Kabupaten Garut adalah kurangnya sumber daya manusia, terutama yang berhubungan dengan keahlian pajak, dimulai dari pendaftaran, penetapan, penagihan, pengawasan sampai juru sita. itu kendalanya,” sebut Yusep seperti dilansir majalengka.pikiran-rakyat.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

19 November 2020 | 20:41 WIB

alih alih mengedepankan sanksi, daerah ini justru berinovasi dengan mempermudah akses masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, agar mencapai target pajak. kiranya hal demikian harus dilakukan pula oleh berbagai daerah.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?