Kejar Penerimaan, DJP Aktif Tagih Kekurangan Pembayaran Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebut penagihan terhadap kekurangan pembayaran pajak telah berkontribusi terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak pada akhir tahun fiskal 2021.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan terdapat dua proses bisnis utama yang dilakukan DJP dalam mengamankan target penerimaan tahun ini. Pertama, pengawasan terhadap sektor ekonomi yang mulai pulih kegiatan usahanya.

"Pengawasan yang kami lakukan pada situasi pandemi ini fokus pada sektor-sektor yang mengalami perbaikan selama masa pandemi," katanya dalam acara konferensi pers APBNKita, Selasa (21/12/2021).

Suryo menerangkan salah satu indikator pengawasan pajak menggunakan data Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), khususnya penerimaan bea keluar. Realisasi setoran bea keluar meningkat pada tahun ini didorong oleh perbaikan harga komoditas di pasar internasional.

Hal tersebut berimplikasi positif bagi pelaku usaha di dalam negeri. Sektor usaha tersebut kemudian menjadi sasaran proses bisnis pengawasan pajak.

Kedua, uji kepatuhan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan pada tataran kepatuhan formal, tetapi ikut menyentuh kepatuhan materiel. Fokus utama uji kepatuhan meteriel berlaku pada wajib pajak yang masih memiliki kekurangan pembayaran sebelum masa pandemi Covid -19.

Kedua proses bisnis tersebut pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak pada November 2021, yaitu sebesar 17% atau senilai Rp1.082,6 triliun dari periode yang sama tahun lalu.

"Kami konsisten melakukan pengawasan dan disamping itu lakukan uji kepatuhan materiel kepada beberapa ataupun banyak wajib pajak yang memang dalam tahun-tahun sebelumnya masih ada pajak yang harus dibayar lagi kepada negara," tutur Suryo. (rig)