KABUPATEN SIDOARJO

Kejar PAD, Pemda Gandeng Akademisi dan Konsultan Pajak

Nora Galuh Candra Asmarani | Sabtu, 23 September 2023 | 11:45 WIB
Kejar PAD, Pemda Gandeng Akademisi dan Konsultan Pajak

Ilustrasi.

SIDOARJO, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berencana untuk menjalin kerja sama dengan konsultan dan akademisi yang ahli dalam bidang pajak.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono mengatakan kerja sama tersebut dijalin untuk melakukan kajian dan analisis mengenai potensi pajak yang belum optimal. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencapai target pendapatan asli daerah (PAD).

"Mereka akan membantu kami melakukan kajian dan analisis mendalam terkait potensi pajak daerah yang belum tereksplorasi sepenuhnya," kata Ari, dikutip pada Sabtu (19/09/2023).

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Ari memandang konsultan dan akademisi dapat mengidentifikasi peluang penerimaan pajak baru. Selain itu, BPPD juga berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak daerah melalui media sosial.

"Kami akan memanfaatkan media sosial sebagai alat utama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat," imbuhnya, sebagaimana dilansir radarsidoarjo.id.

Selain melalui media sosial, Ari berencana memperkuat sosialisasi pajak daerah ke desa dan kelurahan. Hal tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Dengan langkah-langkah tersebut, Ari berharap masyarakat makin sadar pentingnya membayar pajak daerah. Sebab, kontribusi masyarakat melalui pajak pada muaranya akan berdampak positif pada pembangunan dan pelayanan publik.

Ari juga berharap rencana tersebut dapat membantu mengkerek penerimaan daerah. Sebab, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan PAD senilai Rp1,9 triliun tahun depan. Besaran target PAD tersebut lebih tinggi dibandingkan target PAD tahun ini yang senilai Rp1,2 triliun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Ari mencanangkan beragam langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selain memperketat pengawasan dan efisiensi pemungutan pajak daerah, upaya kerja sama dengan konsultan dan akademisi untuk mengkaji potensi pajak juga diharapkan dapat menjadi solusi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra