Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Mendagri Tito Karnavian memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Rapat itu membahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan agenda percepatan realisasi belanja anggaran di daerah menjadi kerja prioritas kementerian menjelang tutup tahun fiskal 2020.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan serapan belanja daerah akan ikut membantu proses pemulihan ekonomi. Untuk itu, percepatan realisasi belanja daerah tahun ini akan dikawal Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Itjen Kemendagri.
"Salah satu yang menjadi kunci tugas kami adalah mendorong percepatan realisasi belanja, karena di tengah situasi pandemi ini belanja pemerintah pusat maupun daerah itu menjadi tulang punggung berlangsungnya ekonomi," katanya, Senin (30/11/2020).
Tito menargetkan daerah yang masih memiliki kinerja serapan belanja yang rendah sebagai sasaran tembak utama. Menurutnya, Kemendagri akan melakukan pengecekan realisasi belanja daerah pada bulan terakhir pada 2020.
Mantan Kapolri itu juga melanjutkan prioritas kegiatan pemerintah sampai dengan akhir Desember 2020 melingkupi empat aspek antara lain kegiatan kesehatan, pendidikan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.
Di sisi lain, agenda besar yang menanti Kemendagri pada tahun depan adalah vaksinasi massal kepada masyarakat. Kemendagri akan menyiapkan basis data yang akan digunakan Kemenkes melakukan vaksinasi. Rencananya, vaksinasi mulai bergulir pada 2021.
"Dalam waktu dekat akan diadakan vaksinasi massal. Saya minta Dukcapil berkoordinasi dan proaktif dengan Kemenkes dalam menyediakan basis data masyarakat yang divaksin," tutur Tito dalam keterangan resmi.
Selain itu, mendagri juga akan membentuk tim untuk memonitor dan sosialisasi Pilkada serentak 2020. Kegiatan menyasar bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih 10.000 orang dan belum melakukan perekaman atau memiliki surat keterangan merekam.
"Kami bisa monitoring sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih tidak kehilangan hak pilih karena tidak memiliki dokumen kependudukan, target mudah-mudahan bisa naik partisipasi pemilih," ujarnya. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
