Kalah di WTO, Wamenkeu Yakinkan Pengusaha Hilirisasi Nikel Jalan Terus

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kebijakan hilirisasi nikel akan terus berjalan. Pemerintah tetap teguh dengan kebijakannya walaupun Panel Dispute Settlement Body pada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa atas kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia.

Suahasil mengatakan hilirisasi SDA menjadi salah satu upaya pemerintah menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Meski kalah di WTO, lanjutnya, pemerintah bakal terus meyakinkan dunia internasional mengenai urgensi kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.

"Iya [Indonesia kalah di WTO], tapi hilirisasi jalan saja terus. Nanti WTO ya biarin teman-teman trade negotiator kita terus bekerja keras untuk mendudukkan [posisi Indonesia] kepada dunia internasional," katanya di depan pengusaha yang menghadiri Economic Outlook by the Minister of Finance, Selasa (29/11/2022).

Suahasil mengatakan komoditas sumber daya alam (SDA), termasuk minerba, tidak boleh dijual secara mentah, melainkan harus diolah dulu di dalam negeri. Menurutnya, langkah hilirisasi tersebut juga akan membuka banyak lapangan kerja, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Dia menilai hilirisasi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang potensial. Pemerintah pun berupaya mengundang investor asing agar melakukan hilirisasi minerba di dalam negeri.

Misalnya pada hilirisasi nikel, investasi asing di industri logam dasar smelter nikel tercatat mencapai US$814 juta pada 2019. Royalti nikel beserta olahannya pada tahun tersebut mencapai Rp2,05 triliun, sedangkan penerimaan pajaknya senilai Rp3,8 triliun.

Suahasil menjelaskan pemerintah juga telah menyediakan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung investasi dan mendorong hilirisasi. Insentif akan diberikan kepada investor yang melakukan hilirisasi di dalam negeri.

Dalam paparannya, disebutkan insentif yang diberikan di antaranya berupa fasilitas bea masuk, tax allowance, dan tax holiday. Pada fasilitas bea masuk, diberikan dalam bentuk pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang yang diperlukan untuk keperluan produksi.

Mengenai tax allowance, insentif ini berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal untuk 6 tahun masing-masing sebesar 5%. Insentif ini diberikan kepada 166 bidang usaha dan 17 bidang usaha tertentu di lokasi tertentu.

Adapun soal tax holiday, insentif ini diberikan berdasarkan sejumlah ketentuan, terutama soal nilai modal yang ditanamkan. Pada penanaman modal minimum Rp30 triliun, tax holiday yang dapat diberikan bahkan mencapai 20 tahun.

"Berbagai macam fasilitas, seluruh fiscal tools, akan kita pakai untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri," ujarnya. (sap)