KABUPATEN BERAU

Kabupaten Ini Realisasikan PAD Hingga 153,7%

Redaksi DDTCNews | Jumat, 20 Januari 2017 | 14:40 WIB
Kabupaten Ini Realisasikan PAD Hingga 153,7%

Kantor pemerintahan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. (Foto: Indoplaces.com)

TANJUNG REDEB, DDTCNews – Guna menopang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur terus berupaya mencari peluang baru melalui berbagai sektor. Hal ini dibuktikan dengan raupan jumlah PAD yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Maulidiyah mengatakan PAD Kabupaten Berau pada 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2015, di mana PAD 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 153,76%.

"PAD tahun 2016 Berau melampaui target, dari semula Rp198,3 miliar, terealisasikan mencapai Rp304,9 miliar. Pajak daerah paling banyak berkontribusi sebesar Rp39,05 miliar," ujarnya, Jum’at (20/1).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Realisasi PAD yang mencapai 153,76% tersebut terdiri dari empat komponen, di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain biaya yang sah.

Adapun kontribusi terbesar berasal dari pajak yang teridiri dari 11 komponen/jenis pajak, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, PBB-P2, pajak sarang walet, serta pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Maulidiyah menegaskan dari 11 komponen tersebut ada sekitar 4 komponen yang belum mengalami peningkatan pada tahun 2016. Seperti dilansir dari klikberau.com, komponen yang dimaksud adalah sektor pajak mineral bukan logam, pajak BPHTB, pajak sarang walet dan pajak air tanah.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Keempat komponen tersebut justru mengalami penurunan dikarenakan adanya defisit anggaran, serta dampak Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, karena adanya pengalihan perizinan pertambangan dari daerah ke tingkat Provinsi.

"Meski ada empat komponen yang mengalami penurunan, semua masih bisa tertutupi tujuh komponen lain yang mengalami kenaikan cukup signifikan, sehingga realisasi kita melebihi target," pungkasnya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?