Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
JAKARTA, DDTCNews – Juru Bicara Kementerian Keuangan Luky Alfirman menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) memiliki tujuan yang besar, khususnya terkait dengan kesinambungan perekonomian nasional.
Luky meyakini tax amnesty akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
“Tax amnesty bukan semata-mata soal perpajakan, kita punya tujuan yang lebih besar di sana, yaitu memajukan perekonomian Indonesia secara lebih sustainable,” jelasnya dalam Sosialisasi dan Training Amnesti Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (14/07).
Lebih lanjut ia menerangkan, kebijakan tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang banyak dilakukan oleh negara lain. Argentina, misalnya, saat ini juga tengah melakukan kebijakan tax amnesty. Selain itu, Italia, Afrika Selatan dan Korea Selatan juga telah mengambil kebijakan serupa.
“Jadi bukan merupakan suatu tabu. Saat ini misalnya, Argentina sedang melakukan kebijakan tax amnesty. Yang lalu-lalu misalnya Italy, South Africa, Korea Selatan telah juga melakukan kebijakan tax amnesty. Memang harus diakui ada yang sukses ada yang kurang sukses,” urainya. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.