PENGAMPUNAN PAJAK

Jubir Kemenkeu: Tax Amnesty Jaga Ekonomi Nasional

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
Jubir Kemenkeu: Tax Amnesty Jaga Ekonomi Nasional

JAKARTA, DDTCNews – Juru Bicara Kementerian Keuangan Luky Alfirman menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) memiliki tujuan yang besar, khususnya terkait dengan kesinambungan perekonomian nasional.

Luky meyakini tax amnesty akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

“Tax amnesty bukan semata-mata soal perpajakan, kita punya tujuan yang lebih besar di sana, yaitu memajukan perekonomian Indonesia secara lebih sustainable,” jelasnya dalam Sosialisasi dan Training Amnesti Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (14/07).

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Lebih lanjut ia menerangkan, kebijakan tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang banyak dilakukan oleh negara lain. Argentina, misalnya, saat ini juga tengah melakukan kebijakan tax amnesty. Selain itu, Italia, Afrika Selatan dan Korea Selatan juga telah mengambil kebijakan serupa.

“Jadi bukan merupakan suatu tabu. Saat ini misalnya, Argentina sedang melakukan kebijakan tax amnesty. Yang lalu-lalu misalnya Italy, South Africa, Korea Selatan telah juga melakukan kebijakan tax amnesty. Memang harus diakui ada yang sukses ada yang kurang sukses,” urainya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?