BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Jokowi: Subsidi Gaji Cair Sekitar 2 Minggu Lagi

Dian Kurniati | Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:48 WIB
Jokowi: Subsidi Gaji Cair Sekitar 2 Minggu Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)

BANDUNG, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut program bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi gaji untuk para pekerja akan cair dalam satu atau dua pekan mendatang.

Jokowi mengatakan subsidi gaji tersebut sangat dibutuhkan para pekerja yang terdampak oleh pandemi virus Corona walaupun masih memiliki pekerjaan. Dia menyebut subsidi gaji akan diberikan pada 13 juta pekerja senilai masing-masing Rp2,4 juta.

"Insyaallah dalam seminggu—dua minggu ini sudah akan keluar," katanya, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Proyeksi Jokowi tersebut lebih cepat dibanding perkiraan Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tim Satgas PEN memperkirakan subsidi gaji baru akan dibayarkan pada September, setelah verifikasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan rampung dan terkumpul nomor rekening untuk mentransfer bantuan kepada pekerja.

Jokowi mengatakan subsidi gaji hanya akan diberikan kepada masyarakat yang masih bekerja dan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja tersebut harus bergaji di bawah Rp5 juta dan rutin membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan senilai maksimal Rp150.000.

Pemerintah akan memanfaatkan data BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat ada 15,7 juta pekerja bergaji di bawah Rp5 juta dan membayar iuran di bawah Rp150.000 per bulan. Pemerintah pun menyiapkan anggaran senilai Rp37,7 triliun untuk memberikan subsidi gaji tersebut.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Subsidi gaji diberikan senilai Rp600.000 per bulan. Pemberian dilakukan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020.

Menurut Jokowi, para pekerja membutuhkan subsidi gaji untuk mendorong daya beli. Sementara untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dapat memanfaatkan program kartu prakerja untuk mengasah keterampilan sekaligus mendapatkan insentif.

“[Subsidi gaji] ini di luar 10 juta yang kartu prakerja. Kartu prakerja itu untuk yang di-PHK," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

12 Agustus 2020 | 16:24 WIB

Yang dimaksudkan pembayaran 150 rbu/ bulan itu total seluruh pembayaran BPJS TK ataukah item-item tertentu? Terima Kasih

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN