Jokowi Sampaikan RAPBN 2024 kepada DPR, Begini Posturnya

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyampaikan RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya kepada DPR.

Jokowi mengatakan APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Kebijakan APBN 2024 pun diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Untuk mendukung transformasi ekonomi, dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan, postur APBN 2024 harus tetap sehat," katanya dalam pidato Pengantar RAPBN 2023 beserta Nota Keuangannya, Rabu(16/8/2023).

Jokowi mengatakan postur RAPBN 2024 dirancang dengan defisit hanya senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini berasal atas pendapatan negara senilai Rp2.781,3 triliun dan belanja negara Rp3.304,1 triliun.

Pendapatan negara yang senilai Rp2.781,3 triliun utamanya akan ditopang oleh penerimaan perpajakan senilai Rp2.307,9 triliun. Selain itu, ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp473,0 triliun serta hibah Rp0,4 triliun.

Sedangkan soal belanja negara, alokasinya untuk belanja pemerintah pusat senilai Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun.

Jokowi menjelaskan arsitektur APBN 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal. APBN juga harus berperan untuk mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta melindungi daya beli masyarakat dari goncangan.

Transformasi ekonomi akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yang terdiri atas strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Sementara untuk strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.

Keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam. Kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

"Besar harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

Berikut adalah postur RAPBN 2024 selengkapnya.

(sap)