IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi Penjajakan Pasar, Peminat Investasi di IKN Digadang-gadang Naik

Muhamad Wildan | Senin, 28 November 2022 | 15:03 WIB
Jokowi Penjajakan Pasar, Peminat Investasi di IKN Digadang-gadang Naik

Foto udara jalur logistik dan material khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pelabuhan masyarakat Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (10/10/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Minat investor untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut mengalami peningkatan. Hal ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penjajakan pasar atau market sounding IKN pada Oktober 2022 lalu.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapan daerah yang disiapkan untuk investasi tahap pertama adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di lahan yang disiapkan di Kalimantan Timur.

"Setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat dari para investor yang menghubungi kami sehingga [naik] hampir 40 kali dari [luas] area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini," kata Bambang dilansir Sekretariat Kabinet, Senin (28/11/2022).

Baca Juga:
Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Lebih lanjut, Kepala Otorita IKN menyampaikan bahwa minat para investor sebenarnya telah terlihat sebelum adanya jajak pasar. Bambang menyampaikan, saat pihaknya bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melakukan pre-market sounding, permintaan investasi mencapai 25 kali lipat dari area yang disiapkan.

"Sebelum jajak pasar itu antara kavling-kavling yang tersedia, area-area, zona-zona yang tersedia di IKN, ada permintaannya 25 kali lipat dari apa yang kita bisa sediakan di area, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan, spesifiknya di area 1A," ungkapnya.

Karena itu, kata Bambang, Presiden Jokowi meminta agar area investasi di IKN kembali dibuka dan diperluas untuk memenuhi permintaan investasi dari para penanam modal yang belum terpenuhi.

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

"Sekarang kita buka lagi di 1B dan 1C istilahnya, jadi total daerah dari KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan) itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," ujarnya.

Selain di wilayah KIPP, kata Bambang, pemerintah juga membuka peluang investasi untuk kawasan pariwisata, pusat ekonomi, pendidikan, hingga pusat kesehatan.

“Intinya tadi, arahan beliau [Presiden Jokowi] adalah membuka seluas-seluasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini,” tandas Bambang.

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Guna menggenjot aliran modal ke IKN, pemerintah juga menyiapkan beragam insentif pajak. Baca 'Insentif di IKN, Ada Tax Holiday Sampai Pajak Khusus Kawasan Keuangan'.

Insentif yang disiapkan antara lain tax holiday atas penanaman modal, tax holiday atas relokasi kantor, supertax deduction atas kegiatan-kegiatan tertentu, ketentuan kepabeanan dan cukai khusus, ketentuan perpajakan khusus untuk pusat keuangan (financial center), dan ketentuan PPN khusus. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab