IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi Penjajakan Pasar, Peminat Investasi di IKN Digadang-gadang Naik

Muhamad Wildan | Senin, 28 November 2022 | 15:03 WIB
Jokowi Penjajakan Pasar, Peminat Investasi di IKN Digadang-gadang Naik

Foto udara jalur logistik dan material khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pelabuhan masyarakat Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (10/10/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Minat investor untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebut mengalami peningkatan. Hal ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penjajakan pasar atau market sounding IKN pada Oktober 2022 lalu.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapan daerah yang disiapkan untuk investasi tahap pertama adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di lahan yang disiapkan di Kalimantan Timur.

"Setelah jajak pasar memang berkembang luar biasa minat dari para investor yang menghubungi kami sehingga [naik] hampir 40 kali dari [luas] area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini," kata Bambang dilansir Sekretariat Kabinet, Senin (28/11/2022).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Lebih lanjut, Kepala Otorita IKN menyampaikan bahwa minat para investor sebenarnya telah terlihat sebelum adanya jajak pasar. Bambang menyampaikan, saat pihaknya bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) melakukan pre-market sounding, permintaan investasi mencapai 25 kali lipat dari area yang disiapkan.

"Sebelum jajak pasar itu antara kavling-kavling yang tersedia, area-area, zona-zona yang tersedia di IKN, ada permintaannya 25 kali lipat dari apa yang kita bisa sediakan di area, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan, spesifiknya di area 1A," ungkapnya.

Karena itu, kata Bambang, Presiden Jokowi meminta agar area investasi di IKN kembali dibuka dan diperluas untuk memenuhi permintaan investasi dari para penanam modal yang belum terpenuhi.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

"Sekarang kita buka lagi di 1B dan 1C istilahnya, jadi total daerah dari KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan) itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," ujarnya.

Selain di wilayah KIPP, kata Bambang, pemerintah juga membuka peluang investasi untuk kawasan pariwisata, pusat ekonomi, pendidikan, hingga pusat kesehatan.

“Intinya tadi, arahan beliau [Presiden Jokowi] adalah membuka seluas-seluasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini,” tandas Bambang.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Guna menggenjot aliran modal ke IKN, pemerintah juga menyiapkan beragam insentif pajak. Baca 'Insentif di IKN, Ada Tax Holiday Sampai Pajak Khusus Kawasan Keuangan'.

Insentif yang disiapkan antara lain tax holiday atas penanaman modal, tax holiday atas relokasi kantor, supertax deduction atas kegiatan-kegiatan tertentu, ketentuan kepabeanan dan cukai khusus, ketentuan perpajakan khusus untuk pusat keuangan (financial center), dan ketentuan PPN khusus. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN