APBN 2017

Jokowi Minta Proses Pra Lelang Dipersiapkan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 03 November 2016 | 12:01 WIB
Jokowi Minta Proses Pra Lelang Dipersiapkan

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11) siang. (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kabinetnya agar segera mempersiapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Salah satunya dengan segera mempersiapkan proses pra lelang, seperti yang sudah terjadi di beberapa kementerian.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara kemarin, Jokowi memberikan apresiasi kepada 3 kementerian yang telah mempersiapkan proses pra lelang. Selain itu, Jokowi juga memberikan arahan terkait indikator ekonomi makro APBN tahun 2018.

“Ini (pra lelang) saya kira sudah 2 kali diingatkan. Ini saya ulangi lagi agar penyiapan proses pra lelang untuk seluruh kegiatan dapat dilaksanakan Januari nanti,” katanya Rabu (2/11).

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Jokowi mengungkapkan baru tiga kementerian yang sudah siap pra lelangnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

Dia menambahkan agar indikator ekonomi di APBN Tahun 2018 untuk angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 6%. Meski untuk mencapainya tidak mudah.

“Saya kira yang paling penting investasi ini harus tumbuh di atas 10%. Nanti mungkin Kepala BKPM yang akan menyampaikan perkiraan-perkiraan seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi , konsumsi mestinya bisa tumbuh di atas 5%. Ekspor juga sama harus bisa tumbuh di atas 4%, lalu impor juga tumbuh paling tidak 2-3%. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Selasa, 17 Desember 2024 | 15:10 WIB INFOGRAFIS PAJAK

15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

Senin, 16 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RI Butuh Optimalkan Penerimaan Pajak Demi APBN yang Lebih Sehat

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?